Penegasan ini disampaikan saat Presiden memberikan arahan kepada kepala daerah yang ada di Papua dalam pertemuannya bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun wilayah di nusantara yang tertinggal dari pembangunan.
Ia menilai, kemampuan di daerah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya merupakan fondasi peradaban sekaligus syarat yang utama guna menghapus kemiskinan, ketimpangan, dan ancaman bencana kelaparan.
“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Presiden Prabowo.
Prabowo juga menyoroti kondisi geografis Papua yang menantang serta menyoroti tingginya biaya distribusi logistik.
Dengan situasi tersebut menurutnya setiap daerah diharuskan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Oleh karena itu, Papua didorong untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti padi, jagung, sagu, dan singkong dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Melansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan di Papua dalam kurun waktu paling lama tiga tahun, bahkan ditargetkan bisa tercapai dalam waktu dua tahun.
Saat ini, kebutuhan beras di Papuan diperkirakan mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal Papua baru berada di kisaran 120 ribu ton.
Hal ini berarti masih terdapat kekurangan sekitar 500 ribu ton beras untuk setiap tahunnya.
Mentan mengungkapkan bahwa untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut membutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare.
Ia juga menegaskan bahwa program pencetakan sawah baru ini sudah dibagi pelaksanaanya di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, ia juga mengatakan bahkan enam provinsi di Papua juga mengajukan permohonan pencetakan sawah baru.
Menurut Mentan, pencetakan 100 ribu hektare sawah tersebut akan diselesaikan melalui intervensi lansung dari pemerintah pusat.
Dengan dukungan lintas kementerian serta kolaborasi bersama pemerintah daerah, Mentan optimis bahwa target tersebut dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga tahun, atau bahkan dipercepat menjadi dua tahun saja, sehingga Papua mampu mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan bahwa kemandirian pangan di Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan nasional tanpa ada ketergantungan antar wilayah di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera telah berada pada jalur swasembada pangan.
Pulau Jawa sendiri menurut Mentan dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Selain fokus pada pencetakan sawah, Menteri Pertanian Andi Amran juga memaparkan langkah penguatan pangan lokal Papua melalui pemanfaatan komoditas sagu.
Pemerintah berencana menuntaskan sekaligus mengoptimalkan kembali operasional pabrik sagu di Sorong yang sebelumnya telah dibangun namun pemanfaatannya masih belum maksimal.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi pangan sekaligus penguatan ekonomi berbasis potensi lokal Papua.
Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jajaran Menteri dan pimpinan lembaga, enam gubernur di Papua, puluhan bupati dan walikota, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Melalui pertemuan ini, pemerintah menegaskan tekadnya untuk mendorong Papua agar dapat mencapai kemandirian pangan sebagai landasan utama pembangunan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah dapat dikurangi.
Penulis: Alif Rizki Wahyu N K