Nilai penyaluran bantuan ini diperkirakan sekitar Rp20 triliun bagi 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh negeri.
Program ini juga diberikan kepada 1,7 juta korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan sosial yang rutin diberikan oleh pemerintah pada kuartal pertama tahun 2026 mencakup Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa kedua program ini berfungsi sebagai alat utama pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga yang kurang beruntung.
“Bansos reguler untuk tiga provinsi itu diberikan kepada 1.763.038 keluarga penerima manfaat, nilai anggarannya Rp1,8 triliun,” ungkapnya pada Rabu (25/2), dikutip dari Antara News.
Selain bantuan reguler, Saifullah Yusuf juga menyatakan bahwa Kemensos memberikan bantuan sosial yang adaptif atau terkait bencana, yang disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Bantuan ini termasuk dukungan logistik, dapur umum, bantuan untuk keluarga korban yang meninggal dan mengalami luka, jaminan hidup, serta insentif untuk memulihkan ekonomi.
Hingga pertengahan Februari 2026, total nilai bantuan kebencanaan yang diberikan di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp632,8 miliar.
Rincian pencairan bantuan untuk bencana mencakup santunan kematian diberikan kepada 990 ahli waris dengan total lebih dari Rp14,8 miliar.
Selain itu, jaminan hidup disalurkan kepada 175.211 penerima sebesar Rp450 ribu per individu per bulan selama tiga bulan.
Kementerian Sosial juga memberikan bantuan untuk pengisian rumah senilai Rp3 juta kepada sekitar 47 ribu keluarga, serta bantuan stimulus sosial ekonomi sebesar Rp5 juta bagi kelompok keluarga lainnya, dengan nilai total bantuan Rp238 miliar.
“Kemudian adalah santunan isian untuk rumah. Baik yang di huntara atau di hunian tetap maupun juga tentu yang menyewa, atau mengikuti program terima bantuan dana tunggu hunian,” ungkap orang yang kerap disapa Gus Ipul.
Distribusi bantuan sosial dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Pos Indonesia dan kawat transfer ke rekening penerima yang ditentukan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan akuntabel.
Pemerintah juga secara aktif mengawasi proses pengumpulan data agar bantuan tiba di tangan orang-orang yang memang memerlukan.
Penulis: Ferry Aditya
Editor : Bahana.