YOGYAKARTA – Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) menuai kritik tajam. Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai langkah ini justru akan mempersulit posisi Indonesia sebagai mediator netral dalam konflik Iran melawan AS dan Israel.
Dalam Diskusi Pojok Bulaksumur, Kamis (5/3), Siti mendesak pemerintah untuk mencermati ulang kebijakan tersebut dari perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global. Menurutnya, ada kecacatan mendasar dalam komposisi BoP.
Baca Juga: Duh…Bengawan Solo Meluap, Ratusan Hektare Sawah di Sragen Terancam Puso
“Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina sebagai pihak yang berkonflik justru tidak dilibatkan sebagai anggota. Sulit membayangkan perdamaian dibangun tanpa melibatkan pihak yang bertikai langsung,” tegas Siti.
Soroti Tata Kelola Diplomasi
Siti juga mempertanyakan struktur organisasi BoP yang dinilai tidak lazim dalam praktik diplomasi multilateral. Umumnya, organisasi internasional diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi. Namun, dalam BoP, ia melihat pola kepemimpinan yang bersifat sangat personal.
“Kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi forum. Dalam hukum internasional, organisasi biasanya diwakili negara, sementara di BoP kepemimpinannya sangat personal. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tata kelola diplomasi internasional,” imbuhnya.
Risiko Kehilangan Netralitas
Lebih lanjut, Siti memperingatkan bahwa posisi Indonesia di BoP berpotensi menciptakan persepsi keberpihakan. Padahal, netralitas adalah modal utama keberhasilan diplomasi perdamaian.
“Mediator harus netral. Ketika Indonesia masuk dalam forum yang beranggotakan AS dan Israel, akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” pesannya.
Siti menekankan agar Indonesia lebih realistis melihat kapasitas diplomasinya dalam struktur kekuatan global. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan besar dunia.
Prioritas Keselamatan WNI
Baca Juga: Lebaran Ini Akan Ditemani Petualangan Epik Messi Gusti Menjelajahi Medan Ekstrem Planet Merah
Dibandingkan terlibat dalam forum yang diperdebatkan legitimasinya, Siti menyarankan pemerintah untuk fokus pada perlindungan WNI. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah mengancam keselamatan ribuan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Teluk.
“Hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan WNI di kawasan tersebut. Jumlah mereka sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama negara dalam situasi krisis,” tegasnya.
Akar Sejarah Konflik Iran-AS
Baca Juga: Iran Tutup Pintu Negosiasi dengan AS, Dubes: Tak Percaya Lagi pada Perundingan
Mengenai eskalasi di Timur Tengah, Siti memaparkan bahwa konflik Iran dan AS memiliki akar sejarah panjang sejak Revolusi Iran 1979. Krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran menjadi titik balik memburuknya hubungan Iran dengan Barat hingga memunculkan berbagai sanksi ekonomi dan tekanan politik.
“Dalam pengalaman hubungan internasional, konflik dengan ketidakpercayaan yang kuat seperti ini sering berlangsung sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun, tergantung pada dinamika kekuatan yang terlibat,” pungkas Siti.
Editor : Heru Pratomo