Menurut Ali, gagasan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga mencerminkan pesan moral kepemimpinan. Ia menilai, dalam situasi global yang tidak menentu, para pejabat seharusnya menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/3), dikutip dari laman DPR RI.
Ia menjelaskan, pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan anggota DPR, memang memiliki makna simbolis yang kuat.
Namun secara fiskal, dampaknya terhadap keuangan negara dinilai tidak signifikan.
Karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya diposisikan sebagai bentuk keteladanan, bukan sebagai solusi utama dalam kebijakan ekonomi.
Ali juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi berdampak luas, mulai dari kenaikan harga energi global, gangguan rantai pasok, hingga ketidakstabilan ekonomi yang turut dirasakan Indonesia.
Dalam konteks itu, ia mendorong agar wacana penghematan tidak berhenti pada pemotongan gaji pejabat semata, melainkan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan, hal itu dapat menjadi contoh nyata kepemimpinan yang memberi teladan bagi masyarakat.
Meski begitu, Ali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah tetap harus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, khususnya kelompok rentan, pelaku UMKM, serta sektor produktif lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka kepada publik jika kebijakan tersebut diberlakukan. Transparansi, menurutnya, penting agar langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebersamaan nasional dalam menghadapi tantangan global.
"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," pungkasnya.
Penulis: Ferry Aditya
Editor : Bahana.