BALI – Kongres XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang berlangsung pada 4–6 Juni 2026 di Istana Jimbawarna, Bali, sukses diselenggarakan. Pelaksanaan kongres tahun ini dinilai memiliki arti historis yang mendalam karena digelar bertepatan dengan momentum peringatan 125 tahun hari kelahiran sang proklamator, Bung Karno (1901–2026).
Pimpinan Delegasi GPM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Antonius Fokki Ardiyanto, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kelancaran forum tertinggi organisasi tersebut. GPM DIY sendiri menunjukkan militansinya dengan mengirimkan 17 utusan dari berbagai kabupaten/kota di DIY melalui jalur darat, dimulai dari Bale Marhaen, Kampung Pengok, Kota Yogyakarta.
"Kami berangkat dengan membawa semangat persatuan, gotong royong, dan tekad untuk mengaktualisasikan ajaran Bung Karno di tengah tantangan zaman. Kongres ini bukan hanya forum organisasi, tetapi ruang kaderisasi ideologi dan konsolidasi perjuangan rakyat," tegas Fokki, Minggu (7/6).
Kongres XI GPM secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Forum sakral ini juga dihadiri oleh Natalius Pigai selaku utusan khusus Presiden RI Prabowo Subianto, serta perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang memberikan pandangan kebangsaan kepada seluruh peserta.
Delegasi DIY mengambil peran sentral dalam mewarnai dialektika kongres. Antonius Fokki Ardiyanto dipercaya dan terpilih menduduki posisi krusial sebagai Ketua Komisi Organisasi. Komisi ini bertugas menyusun penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mekanisme pemilihan ketua umum, hingga penataan struktur DPP GPM ke depan.
Menurut Fokki, hasil dari Kongres XI ini merupakan kemenangan bersama bagi seluruh kader Marhaenis di tanah air. Ia mengingatkan agar kepengurusan yang baru dilantik dapat membawa organisasi kembali pada khitah perjuangan membela hak-hak rakyat kecil.
"Bung Karno mengajarkan bahwa politik harus menjadi alat perjuangan rakyat, bukan alat kepentingan segelintir orang. Karena itu, kepengurusan baru harus mampu menjadikan GPM sebagai organisasi kader yang konsisten berpihak kepada kaum marhaen, memperjuangkan keadilan sosial, serta menjaga Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa," pungkas Fokki.
Melalui momentum di Bali ini, seluruh kader GPM berkomitmen untuk meneguhkan kembali ajaran Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Editor : Heru Pratomo