Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak akan melanjutkan rencana kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Keputusan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap dokumen perjalanan dinas yang sebelumnya sempat beredar dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Dody mengungkapkan, ia lebih memilih tetap berada di dalam negeri untuk menjalankan tugas kementerian. Saat memberikan keterangan kepada awak media usai meninjau Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (8/7), ia menegaskan, bahwa kunjungan ke Amerika Serikat dibatalkan.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang perlu mendapat perhatian langsung, terutama di sektor infrastruktur. Karena itu, ia memilih melanjutkan agenda peninjauan ke Enang-Enang, kemudian menuju Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri. Dody juga menyebut dirinya sudah beberapa kali berkunjung ke Amerika Serikat sehingga saat ini lebih memprioritaskan tugas di dalam negeri.
Baca Juga: Si Kecil yang Kaya Manfaat: Khasiat Daun Murbei untuk Kesehatan
Keputusan tersebut muncul setelah dokumen administrasi terkait rencana kunjungan Menteri PU ke New York menjadi sorotan publik. Dalam lampiran surat itu tercantum nama istri dan putri Dody sebagai bagian dari daftar delegasi, sehingga memicu berbagai tanggapan serta dugaan penggunaan anggaran negara untuk membiayai perjalanan keluarga menteri.
Sebelumnya, Kementerian PU telah memberikan klarifikasi bahwa dokumen yang beredar merupakan bagian dari proses administratif untuk pengurusan visa dan bukan persetujuan resmi perjalanan dinas.
Kementerian juga menegaskan apabila anggota keluarga ikut mendampingi, seluruh biaya perjalanan menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain memastikan pembatalan ke Amerika Serikat, Dody menekankan bahwa fokus Kementerian PU saat ini diarahkan pada percepatan penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah, khususnya daerah yang terdampak bencana di Sumatera. Upaya tersebut dinilai lebih mendesak agar akses masyarakat dapat kembali pulih dan aktivitas ekonomi berjalan normal.