JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mempercepat langkah antisipasi ancaman siber berbasis komputasi kuantum. Langkah strategis ini dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) bersama BSSN, PT Telkom Indonesia, akademisi, dan pelaku industri, Kamis (6/8/2026).
Lompatan teknologi komputer kuantum dinilai berpotensi merusak dan melumpuhkan sistem kriptografi yang saat ini melindungi data strategis, komunikasi, serta transaksi digital nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional.
Baca Juga: Bukan Sekadar Pelengkap Liburan, Wisata Kuliner Kian Jadi Tujuan Utama Turis di Indonesia
"Dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita harus mengejar dan membuat lompatan melalui kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas," ujar Eko dalam keterangannya.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah perumusan prioritas, di antaranya penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, inventarisasi data rahasia tingkat tinggi, serta rencana pembentukan National Quantum Center sebagai pusat riset, standardisasi, dan pengembangan talenta.
Sejalan dengan hal itu, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber BSSN, Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, mengungkapkan bahwa BSSN telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi PQC untuk mempercepat transisi ekosistem digital agar lebih tahan terhadap potensi quantum attack.
Dari sektor industri, PT Telkom Indonesia menyatakan kesiapannya membangun jaringan dan pusat data berbasis quantum-safe. Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menyebut riset PQC kini mulai dikembangkan bersama Telkom University.
Sementara itu, Chairman CISSReC Pratama Persadha menyarankan agar organisasi atau lembaga pemerintah tidak menunggu hingga ancaman kuantum terjadi. Langkah paling realistis saat ini adalah melakukan inventarisasi aset digital kritis secara bertahap tanpa harus merombak total seluruh infrastruktur yang ada.
Editor : Heru Pratomo