SIDOARJO – Kegiatan belajar mengajar siswa TK Dharma Wanita Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, harus berlangsung di Balai Desa Karangpuri setelah gedung sekolah mereka dibongkar untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Para siswa terpaksa menempati sejumlah ruangan yang tersedia di kantor desa. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak akhir Desember 2025 dan hingga kini sekolah belum memiliki gedung pengganti.
Kepala TK Dharma Wanita Karangpuri, Nur Aini, menjelaskan bahwa kondisi gedung sekolah sebelumnya memang sudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut semakin parah setelah adanya aktivitas pemancangan betonisasi jalan di sekitar lokasi.
Bangunan kemudian dinilai tidak lagi memenuhi kelayakan untuk digunakan sebagai tempat belajar.
“Menjelang akhir tahun 2025, kami diminta mengosongkan bangunan karena lahan akan digunakan untuk pembangunan Kopdes,” kata Nur Aini, Senin (24/8/2026).
Baca Juga: Arya Wedakarna Disorot Usai Hadiri Miss Equality World 2026 di Bangkok
Ruang Belajar Lebih Sempit
Setelah gedung sekolah dikosongkan, pihak TK Dharma Wanita Karangpuri memanfaatkan ruang dapur dan ruangan Ketua BPD yang berada di kantor desa sebagai lokasi pembelajaran sementara.
Namun, luas ruangan yang digunakan tersebut hanya sekitar setengah dari ukuran ruang kelas yang sebelumnya ditempati para siswa.
Keterbatasan ruang membuat aktivitas anak-anak menjadi tidak leluasa. Kondisi tersebut terutama terasa ketika siswa melakukan kegiatan yang membutuhkan area lebih luas.
Sejumlah fasilitas bermain yang sebelumnya tersedia di lingkungan sekolah juga tidak memungkinkan untuk dipindahkan seluruhnya ke lokasi sementara.
Akibatnya, kegiatan bermain yang menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran anak usia dini belum dapat dilakukan secara optimal.
Pemerintah Desa Diminta Siapkan Solusi
Koordinator Center for Participatory Development (CePAD), Kasmuin, menilai pemerintah desa semestinya melakukan sosialisasi secara matang sebelum pembongkaran gedung sekolah dilakukan.
Menurutnya, komunikasi sejak awal diperlukan agar pihak sekolah, orang tua siswa, serta masyarakat mengetahui rencana pembangunan KDKMP sekaligus solusi yang akan disiapkan selama proses pembangunan berlangsung.
“Pembangunan KDKMP tidak boleh mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah desa harus memastikan proses belajar tetap berjalan dengan fasilitas yang sesuai,” ujar Kasmuin.
Baca Juga: 339 Santri Ponpes Manbaul Hikam Diduga Keracunan Usai Santap MBG
Ia menilai pendidikan anak usia dini membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selain ruang kelas, anak-anak juga membutuhkan area yang memungkinkan mereka bermain dan beraktivitas secara leluasa.
Karena itu, pemanfaatan fasilitas sementara seharusnya tetap dibarengi dengan penyediaan ruang belajar dan sarana pendukung yang memadai.
Kasmuin berharap pemerintah desa segera menentukan solusi jangka panjang bagi siswa TK Dharma Wanita Karangpuri.
Menurutnya, pembangunan KDKMP tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan pendidikan anak. Pemerintah desa perlu memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung secara layak hingga gedung sekolah pengganti tersedia.
Dengan demikian, pembangunan koperasi desa tidak menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap kegiatan pendidikan siswa TK Dharma Wanita Karangpuri.