Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar diskusi bertajuk Diskusi Pojok Bulaksumur di Selasar Tengah Gedung Pusat UGM, Rabu (9/9/2026). Diskusi yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 14.30 WIB ini mengangkat tema “Menghadapi Indonesia yang Rawan Bencana: Apakah Kebijakan-Kebijakan Kita Sudah Siap?” dengan menghadirkan tiga pakar dan akademisi UGM sebagai pembicara utama.
Diskusi tersebut menghadirkan Mantan Kepala BMKG sekaligus Guru Besar Departemen Geologi UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.; Pakar Kebijakan Bencana dari FISIPOL UGM, Dr. Bevaola Kusumasari, S.IP., M.Si.; serta Pakar Vulkanologi UGM, Prof. Dr. Ir. Agung Harijoko, S.T., M.Eng., IPM.
Dalam pemaparannya, Prof. Dwikorita Karnawati menyoroti tingginya frekuensi dankompleksitas bencana di Indonesia yang sering terjadi secara bersamaan, mulai dari bencana vulkanik, gempa bumi, hingga hidrometeorologi.
Baca Juga: Tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Ditembak, Ini Komentar Juru Bicara OPM
Menurutnya, kesiapan sistem manajemen dan teknologi saat ini masih belum seimbang dengan eskalasi ancaman serta pertumbuhan jumlah penduduk dan pemukiman di zona rawan.
"Sistem penanganan bencana di Indonesia sebetulnya tidak kalah dengan negara lain. Namun, tantangannya adalah bencana di tempat kita sering terjadi serentak di berbagai wilayah," ujar Prof. Dwikorita. Ia menekankan pentingnya penguatan kembali alokasi anggaran, pemeliharaan alat monitoring, hingga penguatan SDM agar urusan kebencanaan dapat terus masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Sementara itu, Dr. Bevaola Kusumasari menyampaikan pandangan dari sisi kebijakan publik. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar pemerintah di dunia, termasuk Indonesia, cenderung lebih fokus pada tahap respons bencana yang bersifat kasatmata (visible) dibandingkan tahap mitigasi dan preparasi. Padahal, dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat daerah sudah terbilang lengkap, namun sering kali belum dioptimalkan sebagai orientasi hasil untuk melindungi masyarakat secara nyata.
Baca Juga: Bukan Game Online, Kitama Pilih Wayang: Usia 6 Tahun Sudah Belajar Jadi Dalang
"Dokumen kebijakan dan SOP kita sebenarnya sudah sangat lengkap. Namun tantangan utamanya ada pada kecepatan penyampaian informasi hingga ke tingkat masyarakat dalam durasi menit, serta sinergi antar-instansi agar data bencana tidak berhenti di atas kertas," tutur Dr. Bevaola.
Dari perspektif vulkanologi, Prof. Agung Harijoko menjelaskan kondisi terkini
pemantauan gunung api di Indonesia. Saat ini, pengamatan Gunung Merapi diakui menjadi yang paling lengkap dan canggih. Meski demikian, dari 79 gunung api aktif tipe A (pernah erupsi sejak tahun 1600), seluruhnya telah dimonitor oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (PVMBG), walau pengamatan untuk gunung tipe B masih tergolong terbatas pada peralatan dasar seperti seismometer.
Prof. Agung juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks atau disinformasi seputar bencana vulkanik di media sosial. "Monitoring dilakukan oleh PVMBG secara real-time. Jika menerima informasi kebencanaan, masyarakat wajib mengonfirmasinya langsung melalui saluran resmi PVMBG atau platform Magma Indonesia, bukan langsung percaya pada konten viral," tegasnya.
Abiel Nababan
Editor : Heru Pratomo