JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologinya.
Hal yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat teknologi tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan hal itu dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Menurut Nezar, penerapan AI di sektor publik harus mampu menghasilkan perubahan yang konkret. Teknologi tidak boleh berhenti pada sekadar inovasi, tetapi harus memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan AI. Di antaranya peningkatan mutu layanan, kualitas pengambilan keputusan, pemerataan akses, serta terciptanya hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang lebih baik.
Baca Juga: Duduk Berdampingan, Foto Ahmad Luthfi dan Sherly Tjoanda Bikin Netizen Heboh: Awas Cinlok!
Tak Bisa Diseragamkan
Nezar mengatakan Indonesia memiliki kondisi geografis serta karakter masyarakat yang sangat beragam. Situasi tersebut membuat penerapan AI tidak bisa menggunakan satu pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah.
Kebutuhan masyarakat, tingkat literasi digital, bahasa, hingga karakteristik lokal harus menjadi pertimbangan dalam merancang dan mengembangkan teknologi AI.
Menurutnya, sekadar mengadopsi teknologi belum cukup. AI harus melalui proses adaptasi agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Teknologi tersebut memang dapat membantu mengolah informasi, mempercepat pekerjaan, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, nilai utama AI baru terlihat ketika kemampuan tersebut mampu menghasilkan manfaat konkret bagi manusia.
Keamanan Data Jadi Perhatian
Selain manfaat, aspek keamanan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan AI untuk pelayanan publik.
Penggunaan teknologi digital perlu dibarengi dengan sistem perlindungan data yang memadai. Terlebih, AI berpotensi memproses data dalam jumlah besar dalam menjalankan berbagai fungsi pelayanan.
Pengelolaan dan perlindungan data menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.
Karena itu, perkembangan AI dinilai harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan sistem keamanan. Kemudahan yang ditawarkan teknologi jangan sampai mengorbankan hak maupun keamanan masyarakat.
Baca Juga: Karya 100 Pembatik Disabilitas DIY Disiapkan Unjuk Gigi di Bandara YIA
Pemerintah berharap penggunaan AI di sektor publik tidak berhenti sebagai simbol modernisasi birokrasi. Teknologi tersebut harus diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.