RADAR PURWOREJO - Gelombang penolakan program makan bergizi gratis (MBG) program besutan Presiden Prabowo Subianto terus terjadi.
Buntut dugaan keracunan MBG yang dialami oleh siswa maupun guru.
Secara nasional, angka dugaan keracunan MBG dalam 2026 hingga per September berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah lebih dari 50.000 kasus yang tersebar di 36 provinsi.
Hal ini menjadi sorotan tajam masyarakat dan menolak program MBG.
Baru-baru ini terjadi di Kabupaten Bantul.
Baca Juga: Bukan Sekadar Canggih, Pemerintah Ingin AI di Layanan Publik Benar-Benar Berdampak
Melansir dari Radar Jogja, imbas insiden dugaan keracunan di SDN 1 Sumberagung, Bantul, mayoritas orang tua siswa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan pendataan pihak sekolah melalui Google Form, sebanyak 148 dari 215 wali murid memilih menolak program tersebut.
Sementara itu, 67 orang lainnya tetap bersedia menerima MBG dengan catatan tertentu, seperti meminta pergantian berupa uang atau pengalihan ke penyedia SPPG yang direkomendasikan Dinas Kesehatan.
Kepala SDN 1 Sumberagung, Parjiyatmi, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk memetakan sikap para orang tua secara transparan tanpa ada unsur pemaksaan.
Baca Juga: Duduk Berdampingan, Foto Ahmad Luthfi dan Sherly Tjoanda Bikin Netizen Heboh: Awas Cinlok!
Menurutnya, beberapa wali murid tetap menerima MBG karena faktor kebutuhan ekonomi anak yang mendesak, sehingga mengesampingkan kekhawatiran atas insiden sebelumnya.
“Ada yang minta diganti uang, ada juga yang ganti SPPG yang direkomendasikan dinkes," kata Parjiyatmi, dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kamis (17/9/2026).
Selain murid, pendataan juga dilakukan kepada tenaga pengajar; hasilnya, 19 dari 24 guru dan karyawan turut menyatakan penolakan.
Menanggapi hasil survei tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, menghormati keputusan sekolah.
Baca Juga: Karya 100 Pembatik Disabilitas DIY Disiapkan Unjuk Gigi di Bandara YIA
Namun, ia menegaskan bahwa hasil Google Form belum menjadi keputusan final.
Pemerintah akan menyebarkan formulir lanjutan bernaskah resmi yang membutuhkan tanda tangan orang tua dan siswa.
"Kita tidak bisa mewakili sikap wali atau siswanya ketika kita tidak diberikan mandat," kata Hermawan.
Hermawan memastikan Pemkab Bantul akan mengakomodasi kedua pihak.
Bagi siswa yang tetap menginginkan MBG, layanan akan dipindahkan ke SPPG lain di sekitar sekolah.
Baca Juga: Kejari Sleman Terima Pelimpahan Reno Candra Sangaji, Sidang Kasus TKD Gandok Segera Digelar
Namun, terkait opsi penggantian program dalam bentuk uang tunai, pemerintah menegaskan tidak bisa memenuhinya karena harus tunduk pada regulasi yang berlaku.
"Yang tidak mau ya enggak mau saja. Enggak diganti apa pun," pungkasnya.
Editor : Meitika Candra Lantiva