SLEMAN – Sebagai agenda strategis dalam rangkaian Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026, sesi Rembuk Daerah resmi digelar pada Rabu (1/7) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Forum deliberatif ini mempertemukan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 37 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia guna memetakan sekaligus mencari solusi komprehensif atas tantangan ekosistem pendidikan lokal.
Pelaksanaan Rembuk Daerah ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa penanganan urusan pendidikan kerap berjalan secara sektoral dan terfragmentasi antar-OPD, seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, hingga Dinas Ketenagakerjaan. Padahal, keberhasilan pembangunan pendidikan nasional menuntut sinergi yang kuat untuk menyelesaikan tantangan yang bersifat holistik, mulai dari isu kesejahteraan anak hingga transisi lulusan sekolah menuju dunia kerja.
Baca Juga: BMKG Yogyakarta Ingatkan Bahaya Hipotermia, Suhu Terdingin Bisa Capai 17 Derajat Celcius
### Sleman Rancang Early Warning System untuk Anak Tidak Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, menegaskan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak bisa lagi berjalan lambat akibat terkotak-kotak oleh batasan birokrasi. Belajar dari kasus di wilayahnya, Kabupaten Sleman kini tengah berupaya membangun sistem peringatan dini atau Early Warning System yang difokuskan pada penanganan ATS.
Melalui pengolahan data kerentanan anak secara digital lintas sektor yang melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, hingga Dinas P3AP2KB, Pemkab Sleman memastikan setiap indikasi anak putus sekolah dapat dideteksi secara cepat sejak dini. Langkah ini diharapkan mampu memicu eksekusi penanganan yang terpadu di lapangan tanpa harus terjebak dalam kendala ego sektoral antar-instansi.
Baca Juga: Modal Rekor dan Kemenangan, Ramadhipa Optimistis Taklukkan Jerez
### Diskusi Interaktif Melalui Metode Fishbowl
Guna memfasilitasi pertukaran perspektif yang mendalam dan inklusif, Rembuk Daerah KPI 2026 mengaplikasikan metode diskusi unik bernama Fishbowl Discussion. Dalam format interaktif ini, sebanyak 16 daerah yang termasuk dalam wilayah jejaring Lingkar Daerah Belajar (LDB), INOVASI, dan KREASI ditempatkan di lingkaran dalam untuk secara aktif membagikan praktik baik serta inovasi yang telah sukses mereka terapkan.
Sementara itu, perwakilan dari 21 daerah lainnya bertindak sebagai pengamat di lingkaran luar. Meskipun berada di posisi luar, mereka tetap terlibat aktif untuk menggali pembelajaran, mencatat wawasan baru, serta memberikan tanggapan yang relevan terhadap paparan daerah lain.
Baca Juga: PCX Bikers Playland, Cara Astra Motor Yogyakarta Pererat Kebersamaan Ayah dan Anak
Secara umum, pembahasan lintas daerah ini difokuskan pada perumusan solusi konkret berbasis data. Para perwakilan OPD secara intensif mendiskusikan visi pembangunan layanan dasar menuju tahun 2029, strategi taktis mengatasi hambatan lintas sektor dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan, serta optimalisasi pemanfaatan data Rapor Pendidikan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam perencanaan kebijakan di daerah masing-masing.
Melalui kolaborasi makro dalam Rembuk Daerah KPI 2026 ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membawa pulang referensi kebijakan yang matang. Rumusan gagasan kolektif tersebut nantinya siap diimplementasikan dan dikontekstualisasikan ulang dengan kondisi sosial-ekonomi unik wilayah mereka masing-masing.
Editor : Heru Pratomo