KULON PROGO - Sistem penerimaan murid baru (SPMB) pada jenjang SD dan SMP di Bumi Binangun resmi ditutup. Hasilnya, sejumlah sekolah mengalami krisis siswa. Penyebab kekurangan murid baru diduga akibat jumlah lulusan yang minim hingga kebijakan jalur domisili wilayah.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo Nur Wahyudi menyampaikan, SPMB 2026 telah ditutup. Pihaknya telah menerima hasil pendaftaran siswa pada jenjang SMP. Sedangkan untuk jenjang SD, masih tahap pengumpulan, karena pendaftaran masih offline.
"Untuk SMP sudah kami kantongi datanya, ada dua SMP yang tercatat memiliki keterisian terendah se Kulon Progo," ucap Nur, Jumat (3/7).
Baca Juga: Sidang Praperadilan Raudi Akmal Dijadwalkan 20 Juli, Hakim Wajib Putuskan dalam Tujuh Hari
Nur menjelaskan, daya tampung SMP Negeri mencapai 4.544 kursi. Namun, pada SPMB 2026 ini hanya terisi 4.013 kursi. Padahal jumlah lulusan SD/MI di Kulon Progo mencapai 5.039 siswa. Kondisi ini menunjukkan calon siswa menaruh minat pada sekolah madrasah dan swasta.
Selain minat siswa, sorotan terletak pada sekolah-sekolah di Perbukitan Menoreh. Lantaran, krisis siswa paling banyak terjadi pada sekolah di dataran tinggi. Penyebabnya ialah faktor demografi lulusan. Lulusan SD/MI di perbukitan tergolong minim. Alhasil, sekolah harus berebut siswa untuk mendapatkan murid. "Tren demografi lulusan SD/MI di perbukitan memang mengalami penurunan," ucapnya.
Selama beberapa tahun, Disdikpora Kulon Progo telah melakukan kajian terkait demografi lulusan. Didapati, wilayah Perbukitan Menoreh mengalami penurunan populasi siswa. Alhasil, lulusan SD yang masuk ke SMP tak sebanyak dahulu.
Baca Juga: Menjelajahi Serpihan Surga: 8 Rekomendasi Wisata Alam Terbaik di Kebumen
Walau mengalami krisis siswa, Disdikpora belum menyiapkan kebijakan penambahan waktu SPMB. Akan tetapi, Disdikpora akan melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya memcahkan solusi pada kasus krisis siswa di wilayah dataran tinggi.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 4 Pengasih Rahmi Atiningrum menjelaskan, SPMB 2026 sekolahnya mendapat lima siswa dari empat jalur yang disediakan. Dari lima calon siswa itu, baru tiga siswa yang melakukan daftar ulang. "Menurut analisis kami dipengaruhi demografi dan kebijakan," ucap Rahmi.
Rahmi menjelaskan, demografi menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya pendaftar. Di sekitar sekolah, angka kelahiran yang berhubungan dengan angka kelulusan siswa SD/MI mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terbukti dari lulusan 2026, pihaknya memetakan hanya ada 60 siswa lulusan SD.
Baca Juga: BMKG Yogyakarta Ingatkan Bahaya Hipotermia, Suhu Terdingin Bisa Capai 17 Derajat Celcius
Dari 60 siswa itu, sebagian besar memilih ke SMPN 3 Pengasih, SMPN 1 Girimulyo, dan SMPN 3 Girimulyo. Rata-rata jarak antar sekolah hanya berkisar tiga hingga lima kilometer. Kebanyakan calon siswa memilih sekolah yang dekat dengan perkotaan. Sedangkan, SMPN 4 Pengasih terletak di daerah perbukitan. "Sekolah kami lumayan terpencil, terlebih kebijakan SPMB tidak terlalu menguntungkan kami," ucapnya.
Kebijakan SPMB 2026 juga berpengaruh pada perolehan pendaftar. Di tahun 2025 lalu, pihaknya mendapatkan 22 siswa. Perbedaan kebijakan pada jalur domisili wilayah. Perbedaan berupa jumlah kuota, tahun 2025 jumlah kuota domisili wilayah mencapai 30 persen dan domisili radius 20 persen.
Namun, di tahun 2026 domisili wilayah berubah menjadi 40 persen sedangkan domisili radius 10 persen. Kondisi ini membuat siswa dapat memilih sekolah dengan jarak jauh asalkan berada dalam domisili wilayah. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo