KULON PROGO - Tahun Ajaran Baru 2026/2027, SD Negeri Pendem menghadapi krisis siswa pertama kali dalam sejarah. Pasalnya, sekolah dasar yang terletak di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih itu tak mendapatkan siswa baru dari sistem pendaftaran murid baru (SPMB) 2026. Dampak krisis siswa ini, akan mempengaruhi pencairan bantuan operasional sekolah (BOS0 dan tunjangan profesi guru (TPG).
Guru SDN Pendem Nugraheni Werdyaningsih menjelaskan, SPMB 2026 telah resmi ditutup dan kini sekolah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Hasil SPMB menunjukkan penurunan jumlah pendaftar, hingga memasuki daftar ulang dan MPLS. "Tahun ajaran baru ini, kami tidak mendapatkan murid," ucap Nugraheni, saat ditemui di SDN Pendem, Selasa (14/7).
Guru Kelas 6 itu menjelaskan, SPMB 2026 SDN Pendem menyediakan 28 kursi atau satu rombel. Namun hingga ditutupnya SPMB tak ada stupun wali murid atau calon siswa yang mendaftar. Alhasil, saat tahun ajaran baru kelas 1 tak memiliki siswa baru. Jika ditotal, SDN Pendem hanya berisi 50 siswa.
Baca Juga: Mimpi Mitchell Baker Terwujud, Resmi Jadi WNI dan Siap Perkuat Timnas Indonesia
Tak adanya satupun pendaftar dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari jumlah lulusan TK atau anak usia sekolah yang minim hingga banyaknya sekolah dasar terdekat. Selama dua tahun terakhir, SDN Pendem merasakan penurunan drastis pendaftar SPMB. Di tahun 2025 lalu, SDN Pendem hanya mampu mendapatkan dua siswa yang kini telah duduk di kelas 3.
Selama dua tahun pula, pihak sekolah memantau penurunan jumlah lulusan TK di wilayah sekitar. Termasuk memantau jumlah anak yang memasuki usia sekolah dasar. Dari situ, sekolah mengetahui adanya krisis siswa yang akan dihadapi. Jika ditarik lebih jauh, penurunan jumlah anak sekolah dipengaruhi demografi. Banyak keluarga yang kini hanya memiliki anak tunggal. "Padukuhan Pendem, Nabin, dan Banaran memang minim anak usia SD," ungkapnya.
Dampak penurunan jumlah murid dan tak adanya siswa di kelas satu membuat sekolah terdampak. Terutama penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini bergantung dengan jumlah siswa. BOS dihitung Rp 900 ribu per siswa per tahun, yang disalurkan langsung ke sekolah. BOS biasanya digunakan untuk operasional sekolah. Misalnya membayar tagihan listrik, air, hingga perawatan gedung. Alhasil, pihak SDN Pendem perlu menghemat anggaran BOS agar semua tercukupi.
BOS yang minim, membuat program sekolah ikut terancam. Paling utama program ekstrakurikuler. SDN Pendem memiliki lebih dari tiga ekstrakurikuler. Mulai dari Pramuka hingga Bahasa Inggris. Penerimaan BOS yang turun, membuat sekolah perlu menyesuaikan program ekstrakurikuler.
Tak adanya kelas satu juga menyebabkan TPG bagi guru terancam. Terdapat tiga guru yang berhak mendapat TPG, tapi berpotensi tak cair. Yaitu, guru kelas 1, guru olahraga, hingga guru agama. Penyebabnya, setiap guru memiliki minimal jam ajar 24 jam pelajaran dalam seminggu. Tak adanya satu kelas, membuat guru kekurangan jam ajar. "Dengan kondisi ini, kami tetap menyelenggarakan layanan pendidikan sama seperti tahun sebelumnya dan lebih optimal lagi," ungkapnya.
Kendati menghadapi situasi yang sulit, pihak sekolah tetap menjamin layanan pendidikan terbaik bagi siswa-siswanya. SDN Pendem tak mau krisis siswa menjadi batu sandungan bagi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Jika layanan pendidikan meningkat, pihak sekolah optimis akan banyak orangtua wali murid yang mempercayakan anaknya bersekolah di SDN Pendem. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo