KULON PROGO - Sekolah Rakyat (SR) Kulon Progo dipastikan beroperasi 31 Juli 2026 mendatang. Untuk mendukung operasional itu, Pemkab Kulon Progo diminta menugaskan guru pinjaman. Namun, keterbatasan membuat jumlah guru yang ditugaskan kurang dari permintaan.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Ernawati Sukeksi menjelaskan, permintaan dukungan guru telah ditindaklanjuti pihaknya. Sebelumnya, Dinsos Kulon Progo telah menerima surat dari Sekretarus Jenderal Kemensos. "Pemkab memiliki tugas dalam pemenuhan guru dan tenaga pendidik (tendik)," ucap Erna, Kamis (16/7).
Erna menjelaskan, pemkab telah merespon permintaan dukungan tersebut. Hak itu ditandai dengan pembentukan Tim Transisi Sekolah Rakyat. Tim ini berisikan OPD, mulai dari Disdikpora, Balai Dikmen, Dinsos PPPA, hingga BKP SDM. Tujuannya, mengupayakan pemenuhan tenaga pendidik atau guru.
Baca Juga: Sukses Digelar, CFN Polres Kulon Progo Diserbu Ribuan Pesepeda dan Warga
Kebutuhan guru sementara SR sejumlah 32 orang, terdiri dari sembilan guru MPLS dan 23 guru martikulasi. Kedua jenis guru ini ditugaskan untuk mengampu jenjang SD, SMP dan SMA. Guru sementara juga harus memenuhi syarat, paling utama telah memiliki sertifikasi pendidik. "Dari rapat tim transisi baru ada 12 guru yang disediakan," ungkapnya.
Pemkab mengakui tak bisa memenuhi semua kebutuhan guru sementara di sekolah rakyat. Walau hanya tiga bulan mengajar, Kulon Progo tetap butuh peran guru. Pasalnya, Bumi Binangun sedang mengalami krisis guru dan penataan SDM.
Jumlah guru yang hanya belasan itu tak akan mampu memenuhi kebutuhan. Alhasil, pemkab mengajukan permohonan ke SR Rintisan Sleman, Bantul, Balai Dikmen, hingga kemenag. Lantaran, keempat unsur ini memiliki SDM guru dan tendik.
Pertimbangan lain dari permohonan itu, turut memikitkan kualifikasi kebutuhan guru sementara. SR Kulon Progo membutuhkan guru agama. Sehingga, guru madrasah hang dikelola Kemenag dapat memenuhi kualifikasi tersebut. "MPLS juga membutuhkan guru olahraga," ungkapnya.
Erna menjelaskan, guru olahraga menjadi kebutuhan SR. Terutama saat MPLS, guru olahraga akan banyak membantu dalam tes kesehatan menjelang siswa masuk asrama.
Sebelumnya, Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan, penugasan guru sementara diambilkan dari ASN baik PPPK atau PNS. Selain sertifikasi, Disdikpora mengutamakan guru yang kekurangan jam ajar. "Kami usahakan untuk guru kurang jam ajar, mempertimbangkan beban kerja dan TPG," ungkapnya. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo