Juru bicara warga sekitar TPST Piyungan, Maryono menyebut sekitar 6 bulan lalu warga RT 3, 4, dan 5 mendapat sosialisasi. Dalam sosialisasi itu dikatakan, akan dilakukan pembangunan pabrik menggunakan lahan terbuka hijau. Namun belakang diketahui, lokasi itu justru akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan pemrosesan sampah atau perluasan TPST Piyungan. “Warga tidak berkenan, menolak gitu,” tegasnya kepada Radar Jogja kemarin (19/5).
Warga disebut sudah trauma, karenanya warga menolak perluasan TPST Piyungan. Tiga RT yang terdampak langsung adalah RT 3, 4, dan 5, sementara RT 1 dan 2 akan turut terdampak polusi. Di mana masing-masing RT memiliki sekitar 50 sampai 60 kepala keluarga (KK). “Saat ini kami sedang dalam proses mengumpulkan tanda tangan sebagai bukti penolakan,” bebernya.
Penolakan warga bukan tanpa sebab, di kawasan calon lokasi perluasan TPST Piyungan memiliki dua mata air. Selain itu, lokasi yang digunakan pun seluas enam hektare. “Di situ ada sawah dan ada warga yang bermukim di lokasi itu,” ketusnya.
Dijelaskan, penolakan warga juga berdasar pengalaman. Di mana penanganan TPST Piyungan dianggap tak pernah tuntas. Seperti air lindi yang merembes sampai ke permukiman warga yang membuat air di sekitar TPST Piyungan tidak layak konsumsi. Selain itu, bau metana akibat tumpukan sampah sangat menyengat. “Bau gas metan sangat menyengat. Kalau mau tidur tengok kanan kiri hanya bau gas menyengat itu,” keluhnya.
Terpisah, Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIJ, Jito membenarkan adanya rencana perluasan TPST Piyungan. Rencana perluasan TPST Piyungan dirancang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. TPST Piyungan dinilai sudah penuh sehingga dibutuhkan perluasan. “Mau mencari lokasi baru, setahu saya nanti itu sampah akan dikelola dengan teknologi pemusnahan sampah,” sebutnya.
Sementara untuk pemilihan lokasi, Jito berkilah dengan mengatakan tidak tahu. Lantaran itu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM). “Untuk pemilihan lokasinya itu yang mempunyai kewenangan mempunyai kewajiban menyiapkan DPUPESDM. Secara pasti itu yang tahu pengadaannya di sana,” ujarnya. (fat/bah/din/er)
Editor : Administrator