Dengan begitu, semua jenis usaha pariwisata seperti tempat karaoke, bioskop, dan lainnya di Kabupaten Purworejo harus memiliki TDUP yang dikeluarkan oleh dinas perizinan. Sehingga, untuk dapat beroperasi, bioskop di toko Laris harus memenuhi standar komitmen operasional.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Purworejo Suranto menyebutkan, terkait izin bangunan, toko tersebut sudah memiliki IMB pada 2018 lalu atas nama Johny Hendrawan Direktur CV Purworejo Sejati. Kemudian, memohon izin untuk tempat usaha empat lantai dan parkir untuk pengunjung dan karyawan.
"PGB atau persetujuan bangunan gedung (dulu IMB) toko lalu keluar pada 30 Januari 2020, secara bangunan memenuhi perizinan bangunan. Pun, NIB (nomor induk berusaha) keluar pada 1 Maret 2019, perubahan pertama pada 2 Februari 2021," sebut Suranto Senin (24/7).
Adapun KBLI yang dimohonkan yaitu perdagangan eceran barang farmasi. Bukan di apotek, aktivitas pemutaran film, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (dept store) dan usaha arena permainan, perdagangan eceran makanan, minuman atau tembaku di supermarket atau minimarket.
Sementara, untuk PGB bioskop harus menginduk pada pemilik bangunan. "Dengan begitu, penyewa tidak perlu memiliki PGB sepanjang usahanya ada dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang dimohonkan di OSS," katanya. (han/pra)
