RADAR PURWOREJO - Bawaslu Purworejo mengingatkan potensi pelanggaran yang bisa terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purworejo 2024. Utamanya, dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Bawaslu Purworejo Rinto Hariyadi menyampaikan, salah satu potensi pelanggaran yang dapat terjadi yaitu terkait pemalsuan data dan daftar pemilih. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih pada pemilihan serentak 2024 bisa dikenakan sanksi pidana.
"Untuk itu, baik masyarakat maupun penyelenggara pemilihan harus hati-hati dalam melakukan penyusunan daftar pemilih," ungkapnya Minggu (30/6). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 177A UUNomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
Yakni, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 72 juta. "Jika pelanggaran pidana dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilihan maka dikenakan sanksi pidana yang sama ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya," tegasnya.
Rinto menyebut, ada tiga pasal lain yang juga mengatur ketentuan pidana dalam tahapan mutarlih, yaitu Pasal 177, 177B dan 178. Pada Pasal 177 UU Nomor 1/2015 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal untuk keperluan pengisian daftar pemilih, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. "Denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling banyak Rp 12 juta," imbuh dia.
Selanjutnya, di Pasal 177B UU Nomor 10/ 2016 disebutkan, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan. Dengan denda Rp 24 juta dan paling banyak Rp 72 juta.
Sedangkan, untuk ketentuan pidana lain yaitu tercantum dalam Pasal 178 UU Nomor 1/2015 yang telah diubah beberapa kali yang mengatur tentang pemilihan. Yaitu, tindakan setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. "Itu ancaman pidananya, kurungan penjara 12 bulan hingga paling lama 24 bulan dan denda Rp 12 juta hingga Rp 24 juta," tandas dia. (han/din)
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Purworejo