RADAR PURWOREJO - Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menegaskan, peran kelembagaan desa cukup strategis dalam mengawal setiap program pembangunan. Sebab, pemerintah kini telah mencanangkan konsep strategi pembangunan yang dimulai dari bawah alias bottom up.
Menurut Rista, kelembagaan desa merupakan ujung tombak pembangunan. Dari kelembagaan desa tersebut, pemerintah daerah akan memiliki gambaran dalam menentukan arah kebijakan.
Di musyawarah desa bisa disampaikan apa yang jadi kebutuhan. “Nah, di sini pentingnya lembaga desa," katanya, saat menghadiri Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa di Kecamatan Bonorowo, Rabu (10/7).
Rista mengatakan, kelembagaan desa memiliki ruang untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selanjutnya, tugas pemerintah tentu akan mengakomodir aspirasi atau masukan untuk dicarikan solusi. Di Kebumen sekarang sudah ada 60 desa mandiri. “Ini tak lepas dari peran aktif lembaga desa," jelasnya.
Ia pun meminta, agar lembaga desa peduli dengan potensi desa yang ada. Menurutnya, jika potensi desa digarap serius, bukan tidak mungkin akan membawa dampak positif terhadap aspek pembangunan. Fokus, potensi desa juga perlu difikirkan. Ada potensi wisata, pertanian, UMKM dan segala macam. “Kalau serius itu akan menggerakkan ekonomi," kata Rista.
Rista menegaskan, penting bagi pemerintah menerapkan model kolaborasi pembangunan fisik maupun non fisik secara berjenjang. Ia bersyukur, pemerintah desa kini punya kewenangan mengelola anggaran dari dana desa. Artinya, desa telah diberi kepercayaan menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan.
Pembangunan sekarang dari desa. Bottom up. Apa buktinya? “Sekarang anggaran langsung masuk ke rekening desa," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kebumen Cokro Aminoto mengatakan, setiap tahun transfer dana desa dari pemerintah pusat nominalnya terus meningkat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa desa di Kebumen serius dalam mengelola dana desa. Di lain sisi menjadi indikator bahwa pembangunan desa di Kebumen juga cukup massif."Masing-masing desa itu beda. Antara Rp 800 juta sampai Rp 1,6 miliar. Kan dilihat kinerja desanya juga," jelas Cokro. (fid/din)
Editor : Satria Pradika