RADAR PURWOREJO - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) gelar rapat koordinasi (rakor) tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Purworejo pada Selasa (23/7).
Kepala Dinsosdaldukb Purworejo Ahmat Jainudin mengungkapkan, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) stunting di Kabupaten Purworejo selalu turun. Pada 2022 angka stunting di Kabupaten Purworejo sebesar 21,3 persen, di 2023 turun menjadi 20,6 persen. “Kami berharap setelah di evaluasi pada 2024 hasilnya bisa turun. Tahun ini targetnya 18,7 persen," sebut dia saat ditemui Radar Jogja usai rakor, Selasa (23/7).
Sebagai pengendalian, juga melakukan pengukuran penimbangan serentak pada seluruh balita di Kabupaten Purworejo, yakni sebagai parameter kedua melalui aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). "Di periode Juni lalu, dari 39 ribu lebih balita di Kabupaten Purworejo, balita yang stunting ada 14,6 persen," ujar dia.
Disebutkan, stunting menjadi masalah serius sehingga dilakukan upaya penurunan stunting. Di Kabupaten Purworejo ada dua program penurunan stunting yaitu program spesifik dan sensitif."Spesifik lebih banyak dilakukan oleh dinkes, seperti pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, imunisasi lengkap bagi anak, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil, baduta, balita, dan sebagainya," paparnya.
Kemudian, untuk pendekatan sensitif dilakukan oleh dinas terkait, seperti memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tepat penggunaan oleh Dinsosdaldukb Purworejo, DPUPR Purworejo berusaha agar keluarga berisiko stunting tercukupi air bersihnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Purworejo mengkampanyekan pemenuhan protein hewani bagi balita dengan program makan ikan (gemari), dan seterusnya.
Dinas Perkimtan Purworejo juga ikut andil dalam penurunan stunting tersebut. Yaitu, pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan memastikan adanya sanitasi yang baik. "Tahun ini jumlah bantuan RTLH Rp Rp 20 juta per rumah dari sebelumnya Rp 15 juta per rumah karena ada penambahan fasilitas harus memiliki jamban," katanya.
Dikatakan, di 2023 ini, ada 16.101 RTLH yang belum ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo yang tersebar di 16 kecamatan. Yaitu, jumlah keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni sebanyak 4.020 keluarga. Sedangkan, jumlah keluarga beresiko stunting yang memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 33.914 keluarga.
Sementara, tahun ini baru 730 RTLH yang akan ditangani. Dengan rincian, 49 rumah ditangani dari APBD kabupaten dan 681 rumah ditangani dari bantuan keuangan pemerintah desa (bankeupemdes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Purworejo Achmad Kurniawan Kadir meminta agar OPD terkait bisa bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting.
Setelah rakor tersebut, dia berharap akan ada aksi karena stunting bukan hanya pekerjaan TPPS kabupaten saja tetapi tanggung jawab semua lini. "Stunting merupakan masalah penting yang harus ditangani karena menyangkut masa depan Indonesia," ujar Wawan sapaannya. (han/pra)
Editor : Satria Pradika