PURWOREJO - Tanah terdampak proyek pengendali banjir dan pengaman pantai kawasan Bandara International Yogyakarta (YIA) mulai diinventarisasi dan diidentifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo selalu pelaksana pengadaan tanah (P2T) proyek tersebut.
Diketahui, instansi yang memerlukan tanah dalam proyek pengendali banjir ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Total target pengadaan tanah yang harus dibebaskan sebanyak 152 bidang dengan luas 5,64 hektare yang tersebar di tiga kecamatan. Yaitu, Kecamatan Bagelen, Purwodadi, dan Ngombol.
Adapun, desa yang terdampak ada sembilan. Antara lain, di wilayah Kecamatan Bagelen yaitu Desa Bapangsari, Bagelen, dan Bugel. Kemudian, di Kecamatan Purworejo yaitu Desa Purwosari, Jogoboyo, Watukuro, serta Kecamatan Ngombol ada di Desa Wasiat, Pejagran, dan Tunjungan.
Proses inventarisasi dan identifikasi tersebut telah dilakukan mulai Kamis (3/10). Yakni, di Desa Jogoboyo dan Watukuro (Kecamatan Purwodadi). "Ada empat tim yang kami turunkan untuk inven inden (inventarisasi dan identifikasi)," ujar Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto Jumat (4/10).
Baca Juga: Usai Mandalika, Pebalap Binaan Astra Honda Langsung Bidik Podium di IATC Motegi Jepang
Baca Juga: Lowongan Kerja, Pemkab Magelang Buka 575 Formasi PPPK
Dijelaskan, inventarisasi dan identifikasi merupakan proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang terdampak proyek. Tujuannya, untuk memastikan hasil yang akurat dan tidak merugikan warga. "Setiap tim yang kami terjunkan bertiga mengukur luas tanah terdampak dan tanam tumbuh serta bangunan di atasnya," imbuh dia.
Andri menyebutkan, target inventarisasi dan identifikasi di Desa Jogoboyo ada 82 bidang milik 69 orang. Sedangkan, di Desa Watukuro ada empat bidang milik empat orang. "Target pengukuran di kedua desa itu sudah terealisasi semua, Joyoboyo (terealisasi) 82 bidang dan Watukuro empat bidang," terangnya.
Sesuai timeline dari BPN Purworejo, proses inventarisasi dan identifikasi tanah ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2024 mendatang. Selanjutnya, penetapan hasil pada 16 Oktober dan diumumkan mulai 18 Oktober selama 14 hari ke depan.
Selanjutnya, proses penilaian dalam pengadaan tanah oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) akan dilaksanakan 8 November 2024. Pihaknya menargetkan, pembayaran uang ganti rugi (UGR) akan diselesaikan pada 12 Desember 2024 mendatang. "Saya optimis pengadaan tanah proyek ini bisa selesai sebelum target yang ditentukan. Akhir November 2024 semoga bisa bisa terselesaikan," tandasnya. (han)
Editor : Heru Pratomo