"Kami belum tahu, kan tergantung studinya. Selama fungsi tanggul laut dan pompanya berjalan, saya kira kondisi itu masih bisa ditangani dan tidak sampai benar-benar tenggelam," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Dia menjelaskan, saat ini kondisi sanitasi dan perlindungan kawasan pesisir masih dapat dikendalikan.
Apalagi semua pompa di kawasan Tenggang dan Seringin telah diganti dan dipasang oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.
"Pompa sudah terpasang semua, misalnya Seringin ada empat, di Tenggang juga empat. Nanti tinggal kekurangannya," ujarnya.
Terkait land subsidence atau penurunan muka tanah, Suwarto mengakui angkanya masih berada di kisaran 5-10 sentimeter per tahun.
Untuk mengendalikan kondisi tersebut, pemkot mendorong pengurangan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya penurunan tanah.
"Untuk menjaga land subsidence ya harus dikurangi pengambilan air tanah. Tapi izin air tanah bukan di pemerintah kota. Dulu di provinsi, sekarang sepertinya sudah di kementerian," paparnya.
Suwarto menyampaikan penanaman mangrove yang berjalan selama ini telah memberikan dampak dalam menekan abrasi.
"Pemkot akan terus memperkuat berbagai langkah adaptasi agar ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah tidak kian memburuk," tegasnya.
Sebelumnya, WALHI Jateng menyebut tiga wilayah pesisir yakni Semarang, Pekalongan, Demak berada dalam kondisi kritis akibat penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi setiap tahun.
Bahkan, kawasan Kota Lama Semarang diprediksi bakal berubah menjadi lautan pada 2045 mendatang.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah (Jateng), Fahmi Bastian, menyatakan ketiga daerah itu berpotensi tenggelam akibat krisis iklim.
Saat ini, banjir yang merendam Kaligawe Semarang bahkan bisa berlangsung hingga dua pekan.
"Jika tidak ada langkah mitigasi serius, Kota Lama Semarang bisa jadi laut nanti 2045," katanya. (den/wia)
