Rapat yang dipimpin oleh Drs. Utut Adianto tersebut digelar secara tertutup dan memfokuskan pembahasan pada berbagai upaya memperkuat sistem pertahanan nasional.
Dilansir dari kemhan.go.id, dalam penjelasan kepada media setelah rapat selesai, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa diskusi dengan Komisi I DPR RI terutama diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara komprehensif.
Ia menekankan bahwa pertahanan negara merupakan elemen mendasar yang tidak bisa ditawar untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia sekaligus menjamin stabilitas nasional. Stabilitas tersebut sangat penting sebagai fondasi bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan ekonomi.
Menhan juga memaparkan bahwa proses pembangunan kekuatan TNI harus dilakukan secara maksimal dan terukur.
Penguatan matra darat menjadi salah satu prioritas, salah satunya melalui rencana penambahan batalyon baru.
Langkah ini dianggap strategis untuk meningkatkan rasa aman masyarakat serta memperluas kemampuan TNI Angkatan Darat dalam menjaga wilayah dan merespon berbagai tantangan keamanan.
Selain itu, ia menyoroti peran industri strategis nasional yang menjadi bagian penting dari kemandirian pertahanan.
Menurutnya, industri pertahanan dalam negeri memerlukan dukungan penuh dari sistem pertahanan yang mumpuni di semua matra, darat, laut, dan udara.
Lebih lanjut, Menhan Sjafrie mengungkapan bahwa Presiden telah memberikan instruksi khusus kepada Kementerian Pertahanan terkait rencana pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasukan tersebut tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas di wilayah konflik, tetapi juga diproyeksikan untuk terlibat dalam misi kemanusiaan serta membantu pemulihan infrastruktur di daerah yang terdampak krisis.
Dengan demikian, kontribusi Indonesia di kancah internasional dapat semakin diperkuat, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam mendukung perdamaian global.
Komisi I DPR RI menyambut baik berbagai rencana dan strategi yang disampaikan Menhan. Komisi I menilai program yang dipaparkan selaras dengan kebutuhan penguatan pertahanan di era modern. Menhan Sjafrie menambahkan bahwa dirinya berharap pengawasan dari Komisi I dapat terus berjalan intensif.
Kritik dan masukkan konstruktif, akan mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI bekerja lebih efektif dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa setiap amanah yang diberikan negara membutuhkan dukungan pengawasan yang sehat agar pelaksanaannya tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
Penulis: Alif Rizki Wahyu N K