Upaya tersebut dilakukan sebagai respon cepat pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang aman dan layak selama masa pemulihan pascabencana.
“Saat ini kami memiliki sekitar 80 rumah pasca-COVID yang bisa digunakan sementara sebagai tempat penampungan warga,” kata Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Padang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas hunian sementara ini ditujukan khusus bagi warga yang tidak dapat bertahan lama di pengungsian umum karena kondisi kesehatan, usia rentan, ataupun lingkungan yang tidak kondusif.
Hunian tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan ruang privasi yang lebih baik bagi keluarga terdampak.
Selain hunian sementara, Pemkot Padang juga telah mengajukan permohonan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat.
Fadly menyebutkan bahwa proses koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait terus dilakukan agar pembangunan dapat dipercepat dan segera dimanfaatkan masyarakat.
Untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk camat dan lurah, untuk melakukan pendataan rinci terhadap kondisi rumah warga, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun tidak layak huni.
“Pendataan ini bagian penting dari proses pemulihan. Kami ingin memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan di lapangan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan akses air bersih, Pemkot Padang juga melakukan kolaborasi lintas sektor melalui dukungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Perumda Air Minum (AM) Kota Padang.
Sebanyak 30 mobil tangki air telah disiagakan sebagai fasilitas penampungan kotak (storage) untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi setiap hari.
Kepala UPT Rusunawa Disperkim Kota Padang, Angga Liberdo, menyatakan bahwa langkah kolaboratif ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani masa darurat dengan lebih aman dan sehat, khususnya di wilayah yang masih terisolasi dampak banjir.
Muhtar Dinata