Nasional Purworejo 24 Jam Kebumen Magelang Khazanah Budaya Wisata Jawa Tengah Jogjakarta Lifestyle Sosok Ekonomi Bisnis Parlementaria Pendidikan Sport

Masyarakat Takut Didata Pajak, Wabup Purworejo Luruskan Isu Sensus Ekonomi 2026

Muhammad Hafied • Selasa, 30 Juni 2026 | 21:22 WIB
Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi membuka pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Senin (29/6).
Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi membuka pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Senin (29/6).

 

 

PURWOREJO – Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sama sekali bukan instrumen pemerintah untuk mengejar pajak dari masyarakat. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran sebagian warga yang masih enggan membuka diri dan menolak didata oleh petugas lapangan.

Dion mengamati adanya salah paham di tengah masyarakat yang mengira hasil akhir sensus ini akan diserahkan kepada petugas pajak sebagai pedoman validasi data keuangan.

Padahal, Sensus Ekonomi 2026 murni menjadi potret komprehensif bagi kondisi makro ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku usaha untuk tidak takut memberikan data secara jujur dan transparan kepada petugas yang datang.

Baca Juga: SPMB di Sragen Tercoreng Isu Siswa Titipan via Surat Wakil Bupati

"Sensus ini bukan untuk pendataan tarif pajak tentunya," ujar Dion saat meresmikan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Senin (29/6).

Lebih lanjut, Dion meminta seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif menyukseskan agenda ini. Menurutnya, keberhasilan pengumpulan data bukan hanya menjadi beban kerja Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan tanggung jawab bersama mulai dari perangkat daerah, unsur pemerintahan desa, hingga para pelaku usaha itu sendiri. Sosialisasi masif harus terus digencarkan agar masyarakat memahami urgensi dari program sepuluh tahunan ini.

Dion juga berpesan agar petugas di lapangan memastikan tidak ada wilayah yang terlewat atau mengalami blank spot dalam pendataan. Sektor-sektor strategis seperti pasar tradisional, sentra UMKM, desa wisata, pelaku ekonomi kreatif, hingga aktivitas ekonomi sektor informal harus terjangkau secara menyeluruh.

Baca Juga: Kuota 112 Siswa, Tiga Jam Dibuka 103 Formulir Masuk saat SPMB Hari Pertama di SD Negeri Percobaan IV Kulon Progo

Hal ini krusial karena data hasil sensus akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan agar lebih tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Purworejo, Budi Prawoto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar oleh BPS. Tujuan utama dari kegiatan berskala nasional ini adalah menyediakan basis data dasar dari seluruh aktivitas ekonomi, yang nantinya dipakai sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Baca Juga: Minibus Wisatawan Terbakar di Tol Solo-Ngawi Sragen, Bawa 11 Penumpang

Secara spesifik, sensus kali ini dirancang untuk menyajikan informasi mutakhir terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, lanskap ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga dinamika ekonomi kreatif demi menjawab tantangan transformasi ekonomi modern. Untuk menyisir seluruh potensi ekonomi di Purworejo, BPS menerjunkan ribuan personel ke lapangan.

"Dalam pelaksanaannya, BPS Purworejo melibatkan 1.132 petugas yang disebar untuk menjangkau 16 kecamatan. Tentu pekerjaan besar ini membutuhkan sinergitas yang kuat dari semua pihak," pungkas Budi.

Editor : Heru Pratomo
#sensus ekonomi #tarif pajak #bps #Wakil Bupati Purworejo #Dion Agasi Setiabudi