JOGJA – Wajah Yogyakarta kembali berubah menjadi lautan manusia selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jutaan wisatawan yang memadati pusat kota hingga destinasi budaya memang menjadi "mesin" ekonomi yang kencang, namun di sisi lain, denyut kehidupan warga lokal mulai terhimpit tekanan urban yang luar biasa.
Momen akhir tahun ini pun menjadi ujian berat bagi predikat Jogja sebagai kota yang ramah dan inklusif. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Arie Sujito menilai, lonjakan wisatawan adalah bukti daya tarik Jogja yang tak pernah pudar, namun sekaligus menyimpan bom waktu sosial jika tidak dikelola dengan bijak.
Baca Juga: Resmi Berlaku! Perbup Nomor 43 Tahun 2025, Toko Swalayan di Kulon Progo Haram Pakai Kantong Plastik
"Pergerakan ekonomi memang cepat terasa di sektor jasa dan UMKM. Namun tantangannya nyata; macet di mana-mana, interaksi sosial yang terlalu padat, hingga risiko lingkungan yang membayangi," ujar Arie, Rabu (31/12).
Bagi warga lokal, musim liburan sering kali menjadi masa "sulit" untuk sekadar keluar rumah. Akses jalan yang tersendat membuat waktu tempuh membengkak. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat interaksi warga kini beralih fungsi sepenuhnya untuk aktivitas wisata.
"Kepadatan ini membuat aktivitas harian warga tidak nyaman. Belum lagi persoalan sampah yang muncul sebagai konsekuensi serius. Pariwisata tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka pemasukan semata," tegasnya.
Baca Juga: Mandiri lewat Telur Moe, Kelompok Difabel Binaan Muhammadiyah Raih Sertifikat Internasional dari AS
Arie juga menyoroti potensi ketimpangan ekonomi di tengah gemerlap wisata. Ia mengingatkan agar keuntungan tidak hanya berputar di lingkaran pengusaha bermodal besar. Jika distribusi ekonomi tidak merata, ketegangan sosial di tingkat akar rumput bisa sewaktu-waktu pecah.
"Pengusaha besar wajib memberdayakan pelaku usaha lokal. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial karena warga lokal hanya mendapatkan macet dan sampahnya saja," pesan Arie.
Baca Juga: Revitalisasi Simpang Lima Boyolali Belum Kelar 100 Persen, Kontraktor Dibayangi Denda Sangat Besar
Menurutnya, Pemprov DIY dan pemerintah kabupaten/kota harus duduk bersama untuk merancang desain kebijakan jangka panjang, bukan sekadar respons musiman. Kerja sama lintas wilayah menjadi kunci agar beban kepadatan tidak hanya menumpuk di pusat kota.
"Yogyakarta yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab kolektif. Jangan sampai keadaban kota ini hilang karena kita gagal mengantisipasi risiko sosial dari pertumbuhan wisata yang masif," pungkasnya.
Editor : Heru Pratomo