YOGYAKARTA – Sektor pariwisata nasional mencatatkan pergeseran tren signifikan pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui penguatan fenomena micro tourism. Tren ini berfokus pada perjalanan skala kecil dengan jarak dekat dan durasi singkat, yang mampu menekan biaya tanpa mengurangi intensitas rekreasi. Eksplorasi area lokal pun dinilai menjadi pilihan yang lebih efisien dan aman bagi wisatawan.
Peneliti Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. M. Yusuf, M.A., mengungkapkan bahwa lonjakan wisatawan di destinasi seperti Yogyakarta didorong oleh kemudahan akses tol yang memangkas waktu tempuh secara drastis. Selain aksesibilitas, faktor perceived safety atau persepsi keamanan terhadap bencana alam menjadi pertimbangan krusial.
“Wisatawan mempersepsikan Jogja memiliki tingkat keamanan yang tinggi dengan risiko kerawanan yang rendah, sehingga kunjungan membeludak,” ujar Yusuf, Senin (2/1).
Namun, di balik tren positif tersebut, Yusuf memberikan catatan kritis mengenai urgensi mitigasi bencana di destinasi wisata. Ia menegaskan setiap pengelola harus memiliki peta jalan (roadmap) mitigasi yang mencakup tiga poin utama: identifikasi potensi bencana, pengelolaan sumber daya sebagai kekuatan respons, serta prosedur jelas saat terjadi keadaan darurat.
Yusuf juga menyoroti fenomena penumpukan wisatawan (overtourism) yang kerap terjadi pada akhir pekan. Sebagai solusi, ia menyarankan pengembangan weekdays tourism melalui program health and wellness tourism. Langkah ini dinilai mampu meringankan beban infrastruktur dan memecah kepadatan pengunjung.
Baca Juga: Doa Supaya Lulus Tes CPNS 2026 dan Daftar Lembaga Kementerian dengan Peluang Lolos Besar
“Sasarannya adalah segmen pengusaha, pensiunan, hingga pekerja remote yang tidak terikat jam kantor,” jelasnya.
Terkait kebijakan transportasi, Yusuf melontarkan kritik keras terhadap wacana subsidi tiket pesawat. Ia menilai subsidi hanya strategi pemasaran yang tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya transportasi udara. Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah menurunkan pajak suku cadang pesawat, biaya maskapai di bandara, serta harga avtur.
Lebih lanjut, Yusuf mengkritisi ide work from mall (WFM) yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia justru mendorong konsep bekerja dari destinasi wisata (work from tourism destination), khususnya desa wisata.
Baca Juga: Beras dan Gula Tak Diimpor Lagi 2026, Pemerintah Ungkap Alasan Mengejutkan
“Daripada menghidupkan kapitalis melalui pusat perbelanjaan, mari berpihak pada masyarakat melalui desa wisata yang dikelola secara lokal,” ajaknya.
Sebagai penutup, Yusuf menekankan bahwa pariwisata inklusif adalah kunci, karena penyegaran pikiran (healing) merupakan hak seluruh lapisan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam membangun ruang publik gratis hingga tingkat kecamatan, namun mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara profesional.
“Pariwisata inklusif sejatinya harus mampu menarik minat masyarakat luas dengan tetap memegang teguh prinsip pengelolaan yang baik serta aspek keselamatan bencana,”
Editor : Heru Pratomo