Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kebumen Ika Kusuma Sisandari menjelaskan, pengawasan langsung dilakukan oleh pihak kecamatan. Setiap bulan saat akan dilakukan pencairan, rapat koordinasi akan dilakukan. Harga pangan, akan disesuaikan dengan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setiap minggu. "Harga pangan tersebut, akan diinformasikan juga kepada Dinsos PPKB," tutur Ika kemarin (26/5).
Meskipun keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mencairkan bantuan di e-Warong mana saja, sempat ada aduan yang diterima oleh dsperindag. Seperti kualitas bahan makanan yang dijual oleh e-Warong kurang bagus, serta harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan e-Warong lainnya. "Namun permasalahan ini diselesaikan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) karena mereka yang menunjuk e-Warong," tuturnya.
Saat ini, penerima program BPNT mencapai 119.744 KPM. Dengan rincian 87.347 KPM adalah penerima sembako reguler dan 32.396 KPM adalah penerima sembako perluasan karena Covid-19. Jumlah tetsebut menurun dibandingkan tahun 2020. Tercatat pada Agustus 2020, ada 144.302 KPM yang menerima BPNT. Dengan rincian 107.145 KPM penerima sembako reguler dan peneroma sembako perluasan karena Covid-19 mencapai 37.157 KPM. "87.374 KPM 2021 hasil migrasi ke bank baru. Sedangkan sisanya belum dilakukan migrasi. Namun penurunan KPM, karena adanya verivikasi dan validasi ke lapangan apakah masyarakat terdata layak menerima atau tidak," ungkap Ika.
Ika mencontohkan, dari 100 data yang diberikan oleh pemerintah pusat, hanya 76 yang tersaring untuk bisa menerima bantuan. Hal ini lantaran nama yang masuk data sudah ditemukan pindah, meninggal, serta dirasa mampu. Oleh karena itu, verifikasi dan validasi ke lapamham perlu dilakukan. Selain untuk perbaikan data, cara seperti ini agar program bantuan bisa tepat sasaran.
Sementara itu, Camat Karanganyar Prawoto menuturkan pihaknya meminta agar e-Warong mengikuti harga eceran terendah (HET) yang dikeluarkan oleh Disperindag Kebumen. Selain itu, pihaknya juga meminta desa untuk bisa melakukan pengawasan saat pencairan dan penyaluran bantuan. "Mengingat masih pandemi, pengawasan penjagaan prokes juga harus diperhatikan saat penyaluran dan pencairan berlangsung," harapnya. (eno/din/er)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
