KENDAL – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti kondisi Pelabuhan Kendal yang semakin memprihatinkan dan mangkrak selama dua tahun terakhir.
"Saya sangat prihatin dan kecewa. Karena saya dengar anggaran untuk pelabuhan ini dari kabupaten, kan ini sudah diserahkan ke kabupaten, itu nol zero, enggak boleh, enggak bisa," ungkapnya saat mengunjungi Pelabuhan Kendal, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (28/11/2025).
Kondisi mangkraknya pelabuhan tersebut pasca-pengambilalihan pihak pemerintah provinsi dan Kabupaten Kendal dari pihak kementerian.
Namun, setelah diambil alih bangunan pelabuhan tersebut justru tak ada aktivitas di dalam kawasan itu.
"Kabupaten itu enggak ada konsekuensi di sini, nol. Kabupaten itu tidak memberikan anggaran sama sekali untuk perawatan yang ada di sini, untuk operasional yang ada di Pelabuhan Kendal ini. Padahal dia yang sudah mengambil alih dari kementerian," katanya.
Dia menyebut, secara otomatis harus ada anggaran yang dialokasikan untuk pelabuhan usai melakukan ambil alih kepemilikan.
“Karena pelabuhan ini satu-satunya milik Kendal. Ini aset kebanggaan Kendal. Ini mungkin kabupaten yang lain belum tentu punya pelabuhan sehebat ini," bebernya.
Terlihat, tak ada aktifitas di dalam kawasan pelabuhan maupun di perairan sekitarnya untuk menumbuhkan perekonomian.
Pun juga kondisi bangunan di Pelabuhan Kendal disebut sudah banyak yang rusak.
"Jadi mereka harus ikut merawat dong. Hancur semua pelabuhannya, banyak yang jebol-jebol," katanya.
Menurutnya, Pelabuhan Kendal merupakan penyangga dari pelabuhan yang ada di Semarang. Pihaknya menyebut, sekarang ini sudah pada titik hampir maksimum dari 1,2 juta kontainer. Namun, sekarang daya tampungnya 800.000 kontainer.
"Padahal kenaikannya antara 10 sampai 15 persen setiap tahun. Jadi ini kalau dihitung 800.000 tadi paling sekitar 4 tahun lagi sudah overload, sudah kongesti," terangnya.
Lanjutnya membeberkan, Pelabuhan Kendal dibangun pada 2016. Pelabuhan ini dulunya juga sebagai proyek strategis nasional (PSN) yang diintegrasikan dengan kawasan industri Kendal (KIK).
"Lah sekarang ini vakum total, sudah dua tahun vakum. Saya terus terang sangat prihatin dengan kondisi ini, enggak boleh vakum.
Jadi ini harus jadi satu perhatian daripada pemerintah di mana ini harus difungsikan pelabuhan ini," harapnya.
Terkait kendala di Pelabuhan Kendal, kendala utamanya adalah kedalaman air. Namun, dia mengklaim sebenarnya bukan hal sulit untuk diatasi.
"Karena kedalaman perairan ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2008. Itu wajib, Kementerian Perhubungan melakukan semua alur normalisasi, semua kolam pelabuhan untuk jadi normal," tegasnya.
Dorongannya untuk secepatnya memfungsikan kembali pelabuhan Kendal, Bambang Haryo mengatakan karena pelabuhan ini masuk sebagai pelabuhan multipurpose, yang banyak kegunaannya dan bermacam-macam.
"Jadi ini harus segera diselesaikan. Saya lihat kemarin di dalam penyelesaian yang pertama itu dari 100 persen lahan itu paling yang masih dipergunakan enggak lebih dari 30 persen. Ini 100 persen lahan itu 95 hektare, besar dan mahal. Kita sampai menghabiskan Rp 537 miliar pada waktu lalu," terangnya.
Tak sendirian, kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Emas, Aries Wibowo termasuk Kepala UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kendal, Budi Sulistianto.
Terkait target untuk target pelabuhan tersebut bisa beroperasi kembali, pihaknya menegaskan sebelum hari raya. Alasannya, waktu tersebut sangat dibutuhkan banyak pihak, termasuk untuk mendukung transportasi.
"Target saya harus bisa sebelum hari raya. Karena hari raya itu dibutuhkan banget. Bisa sebagai transportasi mendukung angkutan Lebaran arus mudik sama harus balik," pungkasnya.
Kepala UPTD Pelabuhan Penyebrangan Kendal, Budi Sulistianto mengatakan, sudah adanya pihak dari PT STL, yang hadir dayang untuk mempersiapkan akan mengaktifkan dari pelabuhan penyeberangan ini.
"Sesuai dengan saran dari Pak Bambang tadi Memang sudah ada surat kaitannya dengan dengan kepastian bahwasanya surat izin dari Kementerian juga sudah ada, izin pendahuluan juga sudah turun. Tinggal hanya proses saja ini," katanya.
Pihaknya juga membeberkan, jalur penyebaran di pelabuhan Kendal telah berjalan sebelumnya.
Namun berjalannya waktu, tak ada aktifitas di penyeberangan lantaran adanya perubahan rute ke Kupang, oleh Air Sungai Danau Penyeberangan (ASDP), sebuah perusahaan BUMN pada bulan November tahun 2014.
"Dirubah ke Kupang, bukan Kendal ke Kumai. Tapi Kupang kemana saya enggak ngerti. Kalau dari lewatnya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sejak November 2024 tidak ada aktifitas disini," katanya.
Terkait adanya dorongan memfungsikan kembali Pelabuhan Kendal, pihaknya menyampaikan berencana akan mengaktifkan kembali pada lebaran 2026.
"Rencana dalam angkutan lebaran ini besok harus-harus sudah siap seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang, insyaallah nanti sudah, mudah-mudahan bisa jalan. Mohon dukungannya semuanya," katanya. (mha/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita