Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masih Butuh Kajian Mendalam

A
Penulis: Administrator❯
Pj Sekprov DIJ Wiyos Santoso. (Wulan Yanuarwati/Radar Jogja)
Pj Sekprov DIJ Wiyos Santoso. (Wulan Yanuarwati/Radar Jogja)
RADAR PURWOREJO - Permukiman atau perumahan murah menggunakan tanah Sultan Ground (SG) masih sebatas wacana. Prosesnya masih jauh dan butuh kajian secara mendalam.

Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mempertimbangkan penggunaan tanah SG untuk hunian masyarakat. Menyusul harga tanah di Jogja yang semakin mahal dan warganya tidak mampu membeli.

"Belum, sekali terlontar butuh persiapan," ujar Pj Sekprov DIJ Wiyos Santoso kemarin (11/4). Pemanfaatan SG membutuhkan kajian mendalam, tidak bisa langsung direalisasikan. Termasuk dibutuhkan inventarisasi lahan SG yang masih kosong dan layak untuk hunian.

"Sekarang lahannya harus inventaris. SG di sini juga sudah banyak yang dipakai, luasan, SG kosong kan biasanya digunakan sesuatu. Di Jogja mana yang kosong, minimal ada yang garap," jelasnya.

Sejauh ini, Gubernur HB X memiliki program pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan tanah SG. Salah satu programnya adalah bantuan keuangan khusus (BKK) Pertanahan fokus pada pemanfaatan tanah untuk pertanian dalam arti yang luas. Di antaranya untuk pertanian, hortikultura, dan perikanan.

BKK Pertanahan baru dimulai tahun 2022. Program ini mengacu Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan. Diperkuat dengan Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

"Tanah kas desa untuk pengentasan kemiskinan. Kalau untuk perumahan murah, untuk masyarakat belum pernah mendengar," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno mengatakan, pihaknya fokus pada urusan tata ruang apabila ada program permukiman murah. Selebihnya dalam pelaksanaan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Menurutnya, program rumah murah juga harus memperhatikan tata ruang. "Itu hal berbeda ya. Kami itu kan dari sisi ruangnya, di situ sesuai zoningnya. Kalau ada program perumahan murah itu adalah user, pemanfaat. Kami tidak sampai di situ. Itu ada instansi, OPD, atau lembaga yang memiliki program," jelasnya. (lan/laz)

Advertisement

Photo
Photo

Advertisement

Artikel Terkait

Respons Aspirasi GPM, Wali Kota Hasto Wardoyo Cek Langsung Penataan Pedagang di Ngampilan

Respons Aspirasi GPM, Wali Kota Hasto Wardoyo Cek Langsung Penataan Pedagang di Ngampilan

Cari Solusi bagi Pedagang Ngampilan, Wali Kota Yogyakarta Jajaki Opsi Pemanfaatan Sultan Ground Tindak Lanjuti Aspirasi GPM, Hasto Wardoyo Siap Bantu Penataan Pedagang dan Balai RT di Notoprajan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer