Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Iya di Kalurahan Maguwoharjo. Itu perumahan seluas 6,4 hektare. Dibangun di atas TKD tanpa mengantongi izin gubernur,” ujar Kepala Satpol DIJ Noviar Rahmad kemarin (17/4).
Noviar mengatakan perumahan itu bernama D’Junas. Pihaknya kali pertama mengetahui itu dari media sosial yang mengiklankan perumahan tersebut. Dibangun PT Komando Bhayangkara Nusantara (KBN).
Lokasi perumahan berada di Dusun Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Bangunan berdiri di atas delapan persil TKD Kalurahan Maguwoharjo. Total luasnya 64.700 meter persegi. “Temuan kami perumahan itu diperjualbelikan,” katanya.
Noviar menegaskan bangunan perumahan yang dibangun di atas TKD dibangun tanpa izin gubernur telah melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Diketahui Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menyewakan TKD kepada PT KBN dan belum mendapatkan izin dari gubernur. Sesuai ketentuan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017, TKD dilarang untuk tempat tinggal.
Temuan di Maguwoharjo ini juga berasal dari laporan masyarakat. Pihaknya kemudian mengadakan pendalaman. Setelah diadakan penyelidikan, ditemukan adanya pelanggaran tersebut. Tidak tertutup kemungkinan pelanggaran semacam itu juga terjadi di lokasi lain.
Tindakan penyegelan itu dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Satpol PP diperintahkan menertibkan penyalahgunaan TKD. “Kami mencari informasi keliling mana lagi yang masih melanggar," jelasnya.
Sebelum menyegel perumahan yang dibangun PT KBN, Satpol PP telah melakukan tindakan serupa di empat lokasi. Bedanya, pihak ketiga yang membangun perumahan di atas TKD itu semuanya adalah PT Destama Putri Sentosa (DPS).
Adapun empat lokasi itu adalah perumahan di Kalurahan Candibinangun, Pakem, Sleman; Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman; Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, dan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Khusus di Kalurahan Maguwoharjo merupakan kali kedua penyegelan dilakukan. Satu perumahan dibangun PT DSP dan satu lagi oleh PT KBN. Sedangkan satu lokasi lainnya berupa Kafe Kaki Langit di Kalurahan Minomartani, Ngaglik, Sleman.
Noviar menegaskan, penyegelan itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Mengutip ketentuan Pergub DIJ Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 59 dinyatakan setiap pengguna tanah desa dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain. Menambahkan keluasan tanah desa yang telah ditetapkan dalam izin. Menggunakan tanah desa sebagai tempat tinggal.
Selanjutnya, menggunakan tanah desa berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam sanksi berupa teguran tertulis, pencabutan izin, penyerahan aset kepada desa atau pengembalian fungsi dan peruntukan tanah atau diproses secara hukum.
Noviar menambahkan, dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan oleh pelanggar, ditindaklanjuti dengan pencabutan izin. Dengan dicabutnya izin, pelanggar diwajibkan menyerahkan aset kepada pemerintah desa. “Dalam hal pelanggar tidak menyerahkan aset akan diselesaikan melalui proses hukum,” tegasnya. Semua ancaman sanksi itu tertuang di pasal 60 dan 61 Pergub DIJ Nomor 34 Tahun 2017.
Dari sekian kasus tersebut, perkara penyalahgunaan TKD di Kalurahan Caturtunggal yang melibatkan PT DSP telah diproses secara hukum. Bahkan Direktur Utama PT DSP Robinson Saalino telah ditangkap dan ditahan Kejaksaan Tinggi DIJ di Lapas Wirogunan sejak Jumat (14/4). Robinson disangka telah merugikan keuangan negara sedikitnya Rp 2,4 miliar.
Wakil Kepala Kejati DIJ Amiek Mulandari menegaskan, penyidikan perkara korupsi penyalahgunaan TKD terus dikembangkan. Penyidik mendalami lebih lanjut kasus tersebut. "Semuanya akan dikembangkan, diteliti karena ada kemungkinan (kasus, Red) hal yang sama, kami lakukan pendalaman lagi," ujarnya.
Soal penahanan terhadap Robinson dilakukan karena penyidik mengkhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Robinson juga dijerat dengan pasal-pasal dalam undang-undang tipikor dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.
Penyidik menjerat Robinson dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (lan/kus/laz)
Advertisement

Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



