Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba memperingatkan, kasus ini jangan sampai perilaku itu menjadi penyakit borok. “Pemerintah Kota Jogja bersama instansi terkait harus tegas bagi yang melanggar,” ujarnya, kemarin (17/4).
Kamba mengatakan ancaman sanksi bagi oknum nakal harus tegas. Misalnya dengan pencabutan izin berjualan pelaku kuliner. Atau pencabutan izin bagi juru parkir (jukir) haruslah ditegakkan secara konsisten. “Selain itu papan informasi baik berupa banner terkait tarif parkir haruslah dipasang di titik yang ramai dan dapat dilihat pengunjung,” lontarnya.
Menurutnya, sudah saatnya tidak ada toleransi lagi. Bagi oknum yang nuthuk untuk ditindak tegas. “Maka turut diminta agar kanal aduan terkait tarif parkir ada respons cepat sebelum viral di media sosial,” sebutnya.
Kamba pun menuntut adanya sosialisasi massif dari Pemkot Jogja. Terkait dengan kebijakan Pemkot Jogja yang memperbolehkan menaikkan tarif parkir lima kali lipat bagi parkir swasta. Sosialisasi harus dilaksanakan tuntas kepada pengelola parkir khususnya swasta. “Jangan sampai pemahaman yang keliru di lapangan dan menimbulkan protes dari masyarakat. Termasuk pengawasannya diperketat,” tegasnya.
Penjabat (pj) Wali Kota Jogja Sumadi membenarkan, pengelola parkir boleh naikkan tarif parkir sampai lima kali lipat. Namun pengelola wajib menginformasikannya. Sehingga pengunjung dapat menentukan, apakah dirinya berkenan atau tidak, dengan harga parkir yang ditetapkan pengelola. “Jangan nuthuk, ini merusak citra Kota Jogja. Kami tidak segan memberi sanksi tegas,” ucapnya.
Pengurus Paguyuban Koperasi Paguyuban Perparkiran Senopati (PKPPS) Sahari, 47, mengungkap anggotanya berjumlah 25 orang. Dalam menyambut libur Lebaran 2023, Sahari mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh krunya. “Ibaratnya persiapan. Dalam pelayanan, untuk menerima tamu dengan sopan, menggunakan tarif parkir yang resmi agar tidak timbul masalah,” bebernya.
Terkait dengan antisipasi parkir nuthuk, Sahari menegaskan bahwa anggota paguyubannya telah menerima undangan dari siber pungli. Dalam pertemuan, diberi pengarahan terkait komitmen petugas untuk berlaku tertib sesuai aturan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIJ Rani Widayati mengatakan, aturan ini tidak dimaknai untuk parkir pinggir jalan umum. Apalagi parkir yang tanpa izin resmi. Selain itu, kenaikan parkir juga harus mempertimbangkan lokasi apakah termasuk kawasan satu, dua atau tiga.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh mengartikan kenaikan lima kali lipat itu dengan asal. Ada banyak catatan yang harus diperhatikan. Sehingga tidak boleh diartikan secara mentah. Apalagi ihwal perparkiran merupakan salah satu hal yang menyangkut citra baik kota Jogja."Kita tahu Jogja selalu menjadi tujuan baik mudik maupun wisata. Konsekuensinya akan penuh kendaraan luar kota, yang kemudian memungkinkan terjadinya hal viral. Salah satunya perparkiran," jelasnya.
Pj Sekprov DIJ Wiyos Santoso mengatakan ihwal parkir nuthuk harus dipahami dengan seksama. Dimungkinkan tarif tidak nuthuk namun dihitung per jam oleh tukang parkir tanpa koordinasi."Kalau parkir nuthuk itu kan sebetulnya dihitung berapa jam sih, dikatakan nuthuk apa gak. Sekarang orang ke Malioboro apa cukup 1 jam, pasti 3-4 jam. Progresif dihitung layak gak kena Rp 50 ribu karena parkir bis di situ bisa 4-5 jam," jelasnya.
Meski begitu, Wiyos menghimbau komunikasi harus terjalin antarjuru parkir dengan pengendara. Kesepakatan di awal perlu dilakukan. Misalnya saja Wiyos sering menemui juru parkir yang bertanya dahulu ke pengemudi apakah sepakat diberi tarif sekian. Dengan begitu tidak ada komplain dan istilah nuthuk. "Seharusnya bisa lebih didalami lagi, bus parkir berapa lama di situ. Berapa durasinya kita perhatikan juga. Jangan sampai digebyah uyah, berkata larang (mahal, Red) Rp 100 Ribu. Jebule (ternyata, Red) parkir 6 jam," jelasnya. (fat/lan/din)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



