Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua KSPSI Kebumen Akif Fatwal Amin menjelaskan, tahun lalu, pekerja hanya mendapatkan kuota dari provinsi. Itu pun, diakuinya tidak merata. Sementara kuota BLT dari kabupaten, belum ada. “Ini mau tanya sekaligus untuk tahun ini,” ungkap Akif saat bertemu dengan anggota dewan di Komisi B DPRD Kebumen.
Sejauh ini, lanjut Akif, BLT DBHCHT belum mengakomodir keseluruhan pekerja penyumbang cukai dan tembakau di Kebumen. Dari data yang dihimpun, petani tembakau, pekerja atau buruh pabrik rokok penerima DBHCHT dari kuota kabupaten sebanyak 865 orang. Sedangkan kuota provinsi, sejumlah 481 orang. Dari jumlah itu, masih tersisa 1.574 orang belum ter-cover menerima bantuan. Adapun BLT sendiri diberikan berupa uang senilai Rp 300 ribu setiap empat bulan sekali. “Coba dihitung, aturan 30 persen penerimaan DBHCHT Rp 9 miliar, sebenarnya bisa mencakup 2.000 lebih pekerja,” tegasnya.
Karena itu, dia menaruh harapan, agar DPRD Kebumen bisa menjembatani. Sehingga pekerja mendapatkan hak dari DBHCHT yang dikelola Pemkab Kebumen. “Setiap kali menghubungi dinas saling lempar. Tidak ada kejelasan terkait sistem pendataan penerima,” ucapnya.
Akif menambahkan, yang perlu dipahami DBHCHT ini tidak sekedar mencakup soal penanganan atau pencegahan dampak dari rokok. Tapi lebih luas, ada program peningkatan kapasitas, pemberdayaan, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja. “Bagi kami sangat berarti karena bunyinya bagi hasil. Itu kan amanah peraturan menteri keuangan (PMK),” jelasnya.
Jika upaya prosedur yang telah dilalui tidak membuahkan hasil, maka para pekerja akan mengambil langkah solidaritas. Dari semua calon penerima yang sudah terdata, tidak akan mengambil BLT DBHCHT. “Tidak menerima satu, tidak menerima semua. Misal ini berlarut tidak menutup kemungkinan terjadi tahun depan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kebumen Sri Susilowati mengaku tidak bisa berbuat banyak menanggapi persoalan itu. Sebab, semua program tahun anggaran 2022 telah disusun dan masuk dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD), serta rencana kerja dan anggaran (RKA).
Jalan terakhir, kata Susi, berharap nantinya ada peluang pada APBD perubahan. “Pasti kami mengeluarkan rekomendasi, ini juga harus ditindaklanjuti badan anggaran (banggar) karena kakuatan fiskal ada di banggar. Kalau kita godok secara teknis akan ketemu,” bebernya.
Dia meminta, dalam waktu dekat, KSPSI segera membuat surat permohonan pertemuan ulang. Supaya dari Komisi B bisa meminta penjelasan dengan mengundang masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sehingga persoalan atas BLT DBHCHT mendapatkan titik temu.
“Secara tatib kami tidak bisa mengundang OPD selagi tidak ada dispo dari pimpinan. Sekarang kan surat kami terima untuk Ketua Komisi B,” katanya. (fid/eno)
Advertisement



Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

