Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Bapemperda Miftahul Ulum menjelaskan, dirinya tak habis pikir revisi raperda RTRW bisa meleset dari target penetapan. Padahal regulasi tersebut cukup penting sebagai kompas arah pembangunan jangka panjang. Ia khawatir ketika raperda tak kunjung selesai akan menghambat pembangunan daerah. "Bahwa ini harus disesuaikan saya sepakat. Tapi pemerintah pusat seharusanya memberikan ruang yang cukup, kalau kemudian deadline harus tepat," bebernya, Kamis (1/12).
Ulum mengatakan, semua persoalan itu bersumber dari molornya tanggapan Kementerian PUPR dalam memverifikasi draft yang diajukan. Pansus, kata Ulum, kini juga mulai sedikit putus asa membahas keberlanjutan nasib perda RTRW tersebut. "Sejujurnya saya juga ikut mengkritik pemerintah pusat, deadline harus masuk akal dong," sambungnya.
Menurut Ulum, molornya pemerintah pusat akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyesuaikan potensi dan kebutuhan. Lebih lanjut, Perda RTRW butuh waktu untuk menyelaraskan dan menjabarkan sesuai RPJMD dan RPJP. "Belum penyesuaian antarpeta daerah dan nasional. Karena Kebumen bagian Jawa Tengah dan Indonesia," terangnya.
Anggota Bapemperda lain, Wahid Mulyadi menambahkan, revisi Perda RTRW merupakan kebutuhan mendesak bagi Kebumen. Politisi PPP ini menganggap keterlambatan pengesahan akan memberi dampak terhadap iklim investasi. Para investor, kata Mulyadi, akan berfikir ulang untuk berinvestasi lantaran Kebumen belum memiliki kepastian hukum soal penataan ruang. "Hampir satu tahun di sana (Jakarta(. Kami tidak bisa berbuat apapun. Kalau perda ini belum selesia agak kesusahan juga karena jadi acuan pembangunan," ungkapnya. (fid/pra)
Advertisement

Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

