Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam kunjungannya, Jokowi menyempatkan berdialog panjang dengan para petani. Dia mendengarkan langsung persoalan krisis pupuk yang dihadapi kalangan petani. Pada kesempatan itu, Jokowi hadir didampingi ibu negara, Iriana.
Jokowi tak memungkiri, kelangkaan pupuk memang menjadi persoalan serius. Kondisi ini pun tidak hanya dirasakan di Kebumen, namun juga di berbagai wilayah. "Selalu, kemarin saya di Bandung keluhannya pupuk. Di sini tadi juga yang dikeluhkan pupuk," ungkapnya.
Menurutnya, tanpa pasokan pupuk yang mencukupi, bisa menghambat produktifitas sektor pertanian. Karena itu, pemerintah terus melakukan upaya khusus dengan menambah target produksi pupuk. "Baik harga maupun ketersediaan barangn. Utamanya pupuk bersubsidi," ujar Jokowi.
Dia mengaku, produksi pupuk nasional kini belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan petani. Dari jumlah kebutuhan sebanyak 13 ton, industri pupuk yang ada baru bisa mencukupi tidak lebih dari lima ton. Kondisi ini yang memaksa pemerintah membuka kran impor sebagai solusi alternatif.
Menurut Jokowi, kelangkaan pupuk diperparah adanya konflik perang antara Rusia dan Ukraina. Dari konflik itu, produksi pupuk tidak optimal karena pasokan bahan baku dari negara lain ikut terganggu. "Ini problem semua negara dunia," terangnya.
Lain hal, pemerintah juga akan segera mengumumkan patokan harga gabah kering panen (GKP) secara wajar. Harga tersebut dipastikan sesuai harapan petani, dengan indikator perhitungan merujuk pengeluaran. "Akan diumumkan Badan Pangan Nasional, harga GKP harusnya berapa. Karena punya perhitungan cost dalam setiap komponen, baik mengenai sewa lahan, pupuk, dan lainnya," paparnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta pejabat lain.
Di lokasi panen, seorang petani Hartini, 43, mengungkapkan, persoalan pupuk menjadi persoalan menahun ketika musim tanam tiba. Hartini menaruh harapan, tingginya harga pupuk bisa sebanding dengan harga gabah atau beras di tingkat petani. Ia meminta pemerintah bisa lebih mengambil peran terkait stabilitas harga tersebut. "Terjangkau segalanya, harga pupuk sama stok. Kadang ada barang tapi mahal. Udah begitu nanti gabah kadang anjlok," pintanya. (fid/pra)
Sempat Ditolak, BUBK Jadi terbesar di Indonesia
Usai merampungkan agenda panen raya, Presiden Joko Widodo langsung bergegas ke lokasi budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen. Kedatangan Jokowi tak lain untuk meresmikan dan melihat langsung pengelolaan tambak udang terbesar di Indonesia tersebut.
Menurut Jokowi, BUBK patut menjadi percontohan tambak udang skala nasional. Keberadaan BUBK itu juga diharapkan mampu mejawab kebutuhan produksi udang nasional. "Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang vaname," kata Jokowi usai persemian.
Jokowi menyebut, BUBK Kebumen merupakan area tambak udang terintegrasi pertama di Indonesia. Dengan luasan kawasan terluas yakni 60 hektare, berisi 149 kolam tambak. Kawasan tambak itu berdiri diatas lahan milik pemerintah daerah. Sedangkan luas lahan tersedia keseluruhan kini mencapai 100 hektare. "Masyarakat bisa mendukung. Bupati dan gubernur mendukung, sehingga cepat dikerjakan," ungkapnya.
Dari sisi produktivitas, BUBK diprediksi mampu menghasilkan 40 ton udang per hektare. Dengan proyeksi perhitungan uang mencapai Rp 400 miliar setiap tahun. Potensi tersebut dinilai cukup menjanjikan untuk sebuah budidaya udang. Model budidaya ini dianggap tepat karena dikelola secara modern. Utamanya memperhatikan aspek ekosistem pelestarian lingkungan.
Pembangunan BUBK dirancang guna mencukupi kebutuhan produksi udang nasional, yakni sebanyak 2 juta ton. Tak hanya itu, BUBK nantinya juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar dunia. "Kawasan budidaya udang ini habiskan anggaran Rp 175 miliat. Ini akan menjadi sebuah contoh, di copy (tiru) provinsi lain, kabupaten lain," ujarnya.
Sebelumnya, rencana pembangunan BUBK tersebut sempat mendapat penolakan dari warga setempat. Sejumlah warga merasa khawatir, kehadiran tambak udang justru menjadi ancaman. Sebab, dalam proses pembangunan bakal merubah alih fungsi gumukan pasir yang selama ini meminimalisasi risiko bencana. "Misal (gumukan pasir) diratakan. Takutnya warga kalau ada tsunami atau bencana lain. Apa yang mau buat penghalang," tandas Ketua Masyarakat Pesisir Tangguh Lestari (MPTL), Akhmad Ukhsin, sebelum pembangunan BUBK terealisasi.
Kawasan BUBK juga dinilai akan mengancam tanaman pantai seperti cemara laut dan sejenisnya. Padahal tanaman tersebut cukup erat kaitannya dengan ekosistem pesisir. Keberadaan tanaman yang tumbuh di sepanjang pantai itu selama ini dianggap mampu mengurangi dampak resiko bencana. (fid/pra)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
