Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menyebut, dalam UU tentang jaminan kesehatan, diatur bahwa capaian UHC per daerah paling tidak menyasar 95 persen jumlah penduduk. Sedangkan kondisi di Kebumen, baru mencapai 90,01 persen. "Masih ada sisa 4 persen lebih. Sekitar 60 ribu masyarakat yang harus ter-cover dengan BPJS Kesehatan," katanya usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kebumen kemarin (15/3).
Dia mengakui, belum tercapainya target UHC kini menjadi bahan evaluasi pemkab. Meski begitu, pemerintah akan terus bekerja keras agar sistem cakupan penjaminan kesehatan secara hitungan populasi tersebut segera memenuhi target.
Sejauh ini, kata Ristawati, dinas terkait sudah melakukan upaya pemetaan. Hal ini guna mengetahui secara rinci siapa saja yang belum masuk program JKN. "Setelah terpetakan kami sampaikan. Ini lho kewajibanmu, ini kewajiban pemerintah. Harapannya tahun 2023 ini UHC sudah tercapai UHC," ungkapnya.
Menurutnya, banyak faktor sehingga capaian UHC belum bisa mencapai target. Termasuk perusahaan yang masih enggan mendaftarkan karyawan untuk mendapat jaminan kesehatan. Kemudian dari masyarakat kelas menengah belum secara sadar sebagai peserta mandiri. "Kami cari 60 ribu warga ini di mana. Apakah orang miskin belum ter-cover atau perusahaan belum menjamin tenaga kerja. Bisa juga orang kaya belum mendaftar," beber Ristawati.
Dia menegaskan, program JKN cukup penting bagi semua kalangan masyarakat. Jaminan tersebut merupakan langkah antisipasi pembiayaan ketika dalam kondisi darurat. Selama ini, pemkab juga sudah menyertakan APBD, bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Caranya, masyarakat cukup datang ke Dinas Sosial (Dinsos) Kebumen untuk mencukupi sejumlah persayaratan. "Kami anggarakan 20 persen lebih karena itu kebutuhan layanan dasar," sebutnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kebumen Wahid Mulyadi mengatakan, banyak cara yang bisa dilakukan agar UHC bisa menyentuh target. Contoh praktisnya, setiap perusahaan diminta mensyaratkan penduduk miskin memiliki kartu BPJS Kesehatan ketika proses rekrutmen karyawan. "Bila perlu, syarat administratif tempat kerja pakai BPJS. Sehingga masyarakat miskin ter-cover derajat kesehatanya," tandasnya. (fid/eno)
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
