Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Somasi dilayangkan oleh tiga kader Gerindra Kebumen. Masing-masing adalah Siti Khasanati, Anindarwati dan Adi Subekti. Ketiganya merupakan para pihak yang merasa dirugikan. Mereka tak terima lantaran namanya masuk dalam jajaran pengurus baru, namun tanpa persetujuan.
Diketahui, dalam surat keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 02-0049/Kpts DPP-Gerindra-2023, nama ketiga kader itu tercantum atau menjabat sebagai Wakil Bendahara dan Wakil Ketua DPC Gerindra Kebumen. "Jelas kaget, kok ada nama saya. Tau ada nama saya malah lewat orang lain," jelas Anindawati, Kamis (4/5).
Anindawati merasa keberatan namanya tiba-tiba muncul dalam SK pengurus DPC Gerindra Kebumen yang baru. Atas persoalan itu, dia melalui kuasa hukumnya terpaksa melayangkan somasi. "Ini malah muncul di SK, tidak ada konfirmasi apapun. Lewat telpon atau WA juga tidak. Minimal mestinya ya ada omongan dulu," ungkapnya.
Kuasa Hukum ketiga kader Gerindra Rahmat Mony menyampaikan, somasi itu sebagai bentuk teguran kepada Solatun. Dia menilai pencatuman nama tanpa persetujuan maupun konfirmasi sudah masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. "Para klien kami merasa keberatan nama dan identitasnya digunakan," jelas Rahmat.
Rahmat menyebut, pihaknya telah melayangkan somasi kepada Solatun sebanyak tiga kali. Pertama dilayangkan pada 12 April 2023, kemudian pada 29 April 2023 dan somasi ketiga, 1 Mei 2023.
Meski demikian, sampai somasi ketiga belum ada respons atau iktikad dari Solatun untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, kata Rahmat, pihaknya akan menempuh jalur hukum secara perdata agar Solatun bertanggungjawab atas perbuatannya. "Setelah berdiskusi dengan para klien kami. Pada akhirnya kami mengambil langkah gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Kebumen," katanya.
Sempai berita ini ditulis, Ketua DPC Gerindra Kebumen Solatun belum memberikan tanggapan terkait persoalan yang terjadi. (fid/pra)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
