MUNGKID - Pro dan kontra soal pemasangan kembali chattra atau payung Candi Borobudur mulai menemukan titik temu. Perbedaan yang muncul itu membutuhkan keputusan politis agar dapat diterima seluruh elemen yang terlibat dan tidak merasa dirugikan. Apalagi rencana pemasangan chattra dapat berjalan semestinya.
Pamong Budaya Ahli Muda, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kemendikbudristek Anton Wibisono menjelaskan, dilihat dari sudut pandang arkeologi, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan terkait rencana pemasangan chattra. Terutama soal keaslian bentuk yang hingga saat ini masih diragukan oleh para arkeolog.
Kendati begitu, pemerintah dirasa perlu untuk memfasilitasi keinginan masyarakat, terutama umat Buddha agar memasang kembali chattra Candi Borobudur. "Tentu perbedaan-perbedaan inilah yang dibutuhkan suatu keputusan politis. Yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak," terangnya saat ditemui kemarin (9/8) sore.
Keputusan politis itu, kata dia, bisa datang dari presiden melalui mendikbudristek. Artinya, harus ada hitam di atas putih berisi perintah ataupun arahan yang meminta kepada kemendikbudristek untuk mendampingi pemasangan chattra. Saat ditanya kemungkinan terjadinya anulir, Anton tidak mengamini hal itu.
Anton menyampaikan, jika chattra akan dipasang, praktis sifatnya harus reversibel atau dapat dikembalikan sesuai kondisi semula. Dengan catatan, tidak merusak struktur stupa induk yang ada. "Mengapa harus reversibel? Ini untuk mengantisipasi adanya perkembangan ilmu pengetahuan baru terkait chattra," jelasnya.
Dia mengumpamakan, nantinya akan ada penemuan soal chattra yang diduga berasal dari Borobudur. Sehingga kemendikbudristek perlu mengantisipasi hal itu. "Jadi chattra yang dipasang ini bisa dilepas, kemudian mungkin chattra yang akan ditemukan di masa depan itu bisa dipasang," tambahnya.
Di sisi lain, keputusan politis juga diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dari pimpinan baru di masa mendatang terkait chattra. Harapannya, chattra dapat dipasang kembali pertengahan September mendatang atau sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi rampung. Ini agar Jokowi dapat meresmikan pemasangan chattra.
Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan, BRIN Prof Anugerah Widiyanto mengutarakan, dari kajian yang dilaksanakan, ada sejumlah bebatuan yang dianggap tidak asli. Nantinya, bebatuan itu tidak diikutsertakan dalam rekonstruksi chattra ke stupa induk Candi Borobudur.
Dia menyebut, chattra yang sekarang ada di Museum dan Cagar Budaya merupakan hasil rekonstruksi dari Theodore van Erp pada 1910. "Dari itu (hasil rekonstruksi van Erp), kita simulasikan. Bagian mana saja yang tidak asli dan itu kita rekonstruksi baru dengan komposisi 80 persen. Yang dianggap tidak asli itu dihilangkan. Ada juga yang kita hilangkan, tapi masih sesuai filosofi Buddha juga," terangnya.
Hal itu selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 108 Tahun 2024 tentang bentuk dan material chattra Candi Borobudur. Ada sejumlah poin. Chattra nantinya akan terbentuk atas tiga cakram. Antara lain cakram 1 melambangkan bhumi 11: samantaprabha (cahaya semesta).
Cakram 2 melambangkan bhumi 12: nirupama (tak terbandingkan). Kemudian, cakram 3 melambangkan bhumi 13: jnanavati (penguasa pengetahuan). Bentuk chattra tersebut merepresentasikan tiga perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sekaligus melambangkan tiga landasan kesadaran (trismrtypasthana) sebagaimana tercatat dalam Abhidharmakosabhasya.
Sementara material yang digunakan untuk chattra Candi Borobudur adalah batu asli dan batu pengganti material yang hilang. "Ada tiga tingkatan (yang akan direkonstruksi). Kami ingin merekonstruksi bentuk-bentuk itu. Secara real-nya seperti apa. Tapi kami masih menunggu izinnya dari kemendikbudristek," ujar dia.
Anugerah menambahkan, berdasarkan kajian dari MCB, belasan tingkat chattra itu terdiri atas 42 bebatuan asli. Sehingga nantinya pemasangan kembali chattra meminimalisasi batu yang dianggap tidak asli. (aya/laz)
Editor : Satria Pradika