Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pertanyakan Komitmen Pemkab

A
Penulis: Administrator❯
SETUJU: Bupati Purworejo Agus Bastian dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (9/8). (Hendri utomo/radar purworejo)
SETUJU: Bupati Purworejo Agus Bastian dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (9/8). (Hendri utomo/radar purworejo)
RADAR PURWOREJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo mempertanyakan komitmen Pemkab Purworejo kepada penyandnag disabilitas. Terlebih, pemkab tidak segera melengkapi peraturan bupati sebagai pejabaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kabupaten Purworejo Rr Nurul Komariyah menyayangkan hal tersebut. Padahal, perda itu sudah dibuat sekitar dua tahun lalu sehingga seharusnya sudah ada perbup yang menjabarkannya.

Nurul menyebutkan, seharusnya begitu perda disepakati DPRD dan pemkab segera ditindaklanjuti dengan perbup. Apalagi, dalam salah satu pasal disebutkan dalam perda itu secara teknis diamanatkan untuk diatur lebih lanjut melalui perbup. "Itu ada di pasal 10," jelas Nurul kemarin (2/2).

Belum adanya perbup untuk Perda No 8/2018, menurut Nurul, menjadi sebuah tanda besar. Dia mempertanyakan sejauh mana keseriusan dan komitmen pemkab untuk memberikan jaminan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak difabel.

"Seharusnya hak-hak difabel itu diberikan secara proporsional sesuai dengan potensi yang ada di tingkat daerah," tambahnya.

Dalam pandangannya, hingga saat ini penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo masih dipandang sebagai objek semata. Acap kali kebijakan pemerintah belum berperspektif hak asasi manusia.

"Tentunya, di sini kami akan terus mendorong dan selalu menanyakan perihal keberadaan perbup itu sehingga Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bisa dijalankan secara efektif," tambah politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) Harnoto menyatakan IDP terus mengejar realisasi perbup yang telah sekian lama dijanjikan oleh pemkab. Salah satunya yakni pada Desember 2020 lalu. Waktu itu, sejumlah pengurus mendatangi kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Sosduk-KBPPA) Kabupaten Purworejo untuk menanyatakan progres penerbitan perbup.

Dinas tersebut memberikan informasi bahwa perbup itu masih dalam proses. Renca nanya perbup akan ditandatangani secara resmi oleh bupati pada Juni nanti usai pelantikan bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 lalu.

Harnoto menyebut, pihaknya akan terus mengawal. Pihaknya mengaku bersabar dan siap menunggu hingga pelantikan kepala daerah nanti hasil .
"Kalau habis pelantikan nanti belum juga terbit, kita istilahnya tetap mau mengejar," kata Harnoto. (udi/amd)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Tertib Administrasi tapi Jangan Abai Aspirasi, Pemkab Kulon Progo Diminta Komunikasi dengan Pemprov

Tertib Administrasi tapi Jangan Abai Aspirasi, Pemkab Kulon Progo Diminta Komunikasi dengan Pemprov

Tertib Administrasi tapi Jangan Abai Aspirasi, Pemkab Kulon Progo Diminta Komunikasi dengan Pemprov DIY

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer