Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada 328 desa rawan bencana tanah longsor, banjir, dan tsunami di Kabupaten Purworejo. Hingga saat ini baru ada 58 desa yang telah menyandang status destana. Sementara sisanya sebanyak 270 desa belum mengantongi status tersebut.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan desatana adalah faktor pemahaman masyarakat. Selain itu, dipengaruhi pula faktor pembiayaan.
"Akan butuh dana besar unutk membentuk satu destana. Belum lagi kalau sampai menjadi destana utama," jelas Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo Edy Purwanto kemarin (16/2).
Dikatakan Edy, destana meliputi tiga kategori. Yakni, pratama, madya, dan utama.
Destana pratama memiliki berbrapa persyaratan. Di antaranya, harus mulai memiliki upaya awal menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana, dokumen perencanaan, forum pengurangan risiko bencana (FPRB), relawan bencana, dan kajian risiko bencana.
Sedangkan destana madya tingkatnya harus sudah lebih baik lagi. Di mana, sudah dikembangkan dengan ketersediaan peralatan.
Sedangkan destana utama sudah memiliki forum yang aktif serta ada aksi. "Dari hambatan yang ada ini, terus terang kami juga tidak surut untuk mendorong desa-desa rawan bencana membentuk destana," imbuh Edy.
Upaya mendorong pembentukan destana adalah dengan memberi pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah desa terkait potensi risiko bencana di desa mereka. Ketika desa memiliki kesadaran maka mereka dapat diarahkan untuk membentuk destana secara mandiri.
"BPBD Purworejo akan memberi pendampingan dan fasilitasi pelatihan untuk membentuk FPRB maupun relawan bencana," katanya.
Pada 2021 ada tiga desa yang sudah secara mandiri ingin membentuk destana. Yakni, , Desa Guyangan di Kecamatan Loano, Desa Sudorogo di Kecamatan Kaligesing, dan Desa Lugosobo di Kecamatan Gebang.
Menurutnya, dana desa bisa dimanfaatkan untuk pelatihan kebencanaan. Pelatihan tersebut akan memunculkan embiro destana.
Kepala BPBD Kabupaten Purworejo Sutrisno mengungkapkan, Pemkab Purworejo tidak mengalokasikan anggaran khusus fasilitasi destana pada 2021. Sebab, fokusnya masih menangani pandemi Covid-19.
BPBD tetap memiliki rencana alokasi fasilitasi pembentukan destana. Fasilitasi direncanakan pada anggaran 2022. (udi/amd)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


