Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Begitu tiba, warga langsung menggelar orasi di jalan depan kantor kantor BPN. Anggota Polres Purworejo melakukan penjagaan dengan ketat.
Negoisasi pun dilakukan. Sejumlah perwakilan warga diperkenankan masuk ke kantor BPN.
Misrun, salah seorang warga, mengatakan, kedatangan mereka dipicu tidak kunjung dilakukan pembayaran atas bidang tanah milik mereka yang terdampak pembaguna Bendungan Bener. Padahal, kesepakatan terhadap nilai ganti rugi yang ditentukan sudah terjadi.
"Kami datang ke sini dari lima desa terdampak untuk menagih janji kepada BPN. Sebenarnya kami hanya mau menanyakan terkait hal itu dan melibatkan sepuluh orang saja. Tapi, ternyata warga yang lain juga memiliki keinginan yang sama untuk mempertanyakan hal tersebut," ungkap Misrun.
Eko Siswoyo, koordinator aksi, menjelaskan, sesuai hasil kesepakatan harga yang telah dimusyawarahkan tercatat ada sekitar 1.500 bidang tanah yang belum dibayar. Padahal, sesuai janji yang pernah disampaikan maka pembayaran seharusnya sudah dilakukan.
"Ada tiga tuntutan yang ingin disampaikan langsung yaitu diizinkan memasang spanduk tulisan di kantor BPN, meminta pelaksana proyek pembangunan Bendungan Bener untuk menghentikan sementara hingga sampai pembayaran, dan meminta BPN bersama BBWSO (Balai Besar Sungai Serayu Opak Jogjakarta) segera menfasilitasi pembayaran ganti rugi lahan," kata Eko.
Dalam kesempatan itu, tidak hanya Eko Siswoyo yang melakukan orasi. Beberaap warga juga meneriakkan aspirasinya.
Warga juga memasang berbagai spanduk berisi protes yang mereka bawa. Adapun isi tulisanya dalam spanduk itu bervariasi. Intinya menuntut segera dilakukan pembayaran ganti rugi lahan terdampak.
Spanduk-spanduk itu ditempel di sepanjang pagar kantor BPN. Terutama di sekitar dua pintu utama. Mereka juga menempelkan atribut di dekat papan nama kantor. (udi/amd)
Diminta Membuat Surat, BBWSO Setuju Hentikan
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo Eko Suharto mengatakan ada dua persoalan yang disampaikan warga yang datang. Yakni, meminta pemerintah segera merealisasi pembayaran ganti rugi dan meminta penghentian sementara pengerjaan proyek pembangunan Bendungan Bener hingga dilakukan pembayaran terhadap lahan terdampak.
"Perwakilan dari warga kita terima. Kami tidak sendiri karena juga menghadirkan perwakilan dari BBWSO," kata Eko.
Menurutnya, warga diminta untuk membuat surat permintaan pembayaran. Pihaknya akan menyampaikan surat tersebut ke BPN Pusat di Jakarta agar bisa segera ditindaklanjuti.
"Sehingga persoalan ini bisa segera diselesaikan," tambah Eko.
Eko menjelaskan, hingga saat ini terdapat 1.654 bidang tanah yang sudah mencapai kata sepakat terkait nilai ganti rugi. Namun, pembayaran baru dilakukan terhadap 150 bidang. Sedangkan 4 bidang tanah belum dibayarkan karena pemiliknya masih berada di luar negeri.
Disinggung mengenai permintaan untuk menghentikan sementara proses pembangunan Bendungan Bener sebelum pembayaran dilakukan, Eko menyebut permintaan tersebut disetujui. Persetujuan disampaikan perwakilan BBWSO yang ikut hadir menemui warga.
"Jadi, permintaan penghentian sementara pengerjaan fisik sampai ada kejelasan pembayaran ganti rugi disetujui," jelas Eko. (udi/amd)
Merasa Dipermainkan, Sulit Dinalar
Kedatangan ratusan warga terdampak yang belum menerima pembayaran lahan terdampak ke kantor BPN Kabupaten Purworejo mendapat perhatian serius wakil rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten M. Abdullah mengaku menyayangkan munculnya gejolak tersebut.
Wakil rakyat yang selama ini mengawal warga terdampak proyek Bendungan Bener tersebut menilai sebenarnya selama ini situasi di tengah masyarakat sudah kondusif. "Warga sudah bisa menerima nilai ganti kerugian yang telah dimusyawarahkan," kata Abdullah.
Namun kenyatan di lapangan, tegasnya, proses pembayaran ganti rugi terkesan dipersulit dengan berbagai alasan. Alasan yang disampaikan, menurutnya, sulit dinalar secara logika maupun yuridis.
"Wajar kalau masyarakat merasa dipermainkan oleh pihak tertentu," imbuh Abdullah.
Berkaitan dengan hal tersebut, Abdullah berharap pelaksana pengadaan tanah
untuk proyek Bendungan Bener segera melakukan pembayaran kepada pemilik lahan. Pembayaran sesuai janji dan regulasi akan menjadikan masyarakat tenang dan pembangunan bendungan dapat berjalan lancar. (udi/amd)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
