Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selain itu, seluruh rumah sakit telah disiapkan untuk melakukan vaksinasi masal. Rencananya vaksinasi segera dilakukan.
Hal itu disampaikan Bupati Purworejo Agus Bastian saat mengawali pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di kantor DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (4/3).
Menurutnya, untuk menggelar vaksinasi masal dalam upaya memerangi Covid-19 telah disiapkan berbagai cara. Di antaranya, cold chain (rantai dingin), fasilitas kesehatan untuk vaksinasi, tenaga vaksinator, sasaran vaksinasi, dan antisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
”Serta sosialisasi kepada warga yang dimungkinkan menolak adanya vaksinasi," jelas Bupati Agus Bastian.
Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi. Dia didampingi wakil ketua yakni Kelik Susilo Ardani, Yophi Prabowo, dan Fran Suharmaji. Selain anggota dewan, sidang ini dihadiri sejumlah pejabat pemkab. Bupati menyebutkan, hingga awal Maret ini angka konfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai angka 4. 808 orang. Kasus meninggal mencapai 160 orang.
Jumlah ini potensial terus bertambah apabila masyarakat tidak menjalani kehidupan dengan kebiasaan baru (new habit). Terutama dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Dengan dukungan TNI/Polri dan lembaga terkait, kami terus melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan atau yustisi serta aktif melakukan testing, tracing, dan treatment secara tepat sasaran," imbuh Bupati.
Selain itu, masyarakat wajib konsisten menjalankan program 3M yang kemudian ditingkatkan menjadi 5M. Yakni, memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas di tempat umum, dan menghindari kerumunan atau keramaian.
Terkait LKPJ Tahun 2020, Agus Bastian menyebut ada sejumlah prestasi membanggakan yang berhasil diraih Kabupaten Purworejo. Salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan.
"Prestasi itu tentu bukanlah merupakan tujuan akhir. Namun, diharapkan menambah motivasi untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dengan semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran," ungkapnya.
Terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), secara keseluruhan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 mencapai Rp 2,167 triliun. Jumlah itu mencapai 102,21 persen dari target APBD sebesar Rp 2,120 triliun.
Sedangkan realisasi belanja daerah tercapai sebesar 94,91 persen. Sebesar Rp 2.126 triliun dari target yang dianggarkan sebesar Rp 2,240 triliun.
Menurutnya, realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja terdapat surplus sebesar Rp 40,7 miliar. Atas surplus tersebut, setelah diperhitungkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp 107,7 miliar, terdapat sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (silpa) sebesar Rp 148,4 miliar. (udi/amd)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


