Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Deklarasikan Desa Antipolitik Uang

A
Penulis: Administrator❯
LENGANG: Susana malam hari kawasan Alun-Alun Purworejo tampak sepi saat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat kemarin (21/7). (Jihan aron vahera/radar purworejo)
LENGANG: Susana malam hari kawasan Alun-Alun Purworejo tampak sepi saat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat kemarin (21/7). (Jihan aron vahera/radar purworejo)
RADAR PURWOREJO - Pemilihan kepada daerah (pilkada) di Kabupaten Purworejo pada 2020 silam sudah usai. Namun, Bawaslu Purworejo tetap semangat tetap membangun dan mentransformasi nilai-nilai demokrasi berkeadaban.

Salah satu buktinya yakni mengawal deklarasi desa antipolitik uang. Deklarasi tersebut terjadi di Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, kemarin (24/3).

Dideklarasi yang diadakan di kawasan wisata Perbukitan Manggul Joyo ini melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Deklarasi disaksikan langsung perwakilan Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Mereka bersama-sama mendeklarasikan wilayahnya sebagai desa antipolitik uang. Ini ditandai pembacaan piagam deklarasi dan penandatangan MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kesepakat tersebut ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq dan Kepala Desa Cacaban Kidul Nur Hasyim.

"Kami sangat berterima kasih sudah dipercaya sebagai mitra Bawaslu Purworejo dalam pengembangan Desa Anti Politik Uang," ucap Nur Hasyim. Hadir dalam deklarasi ini pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Wahyuananingsih dan para pimpinan Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Sesuai isi nota kesepahaman, tegas Nur Hasyim, Desa Cacaban Kidul bersama Bawaslu Kabupaten Purworejo berkomitmen membangun demokrasi berintegritas dan bermartabat. "Komitmen kami mencegah politik uang dalam pemilihan apapun. Berusaha semaksimal mungkin agar proses demokrasi bermartabat tercipta di Cacaban Kidul," jelasnya.

Sri Wahyuananingsih menjelaskan, pembentukan dan pengembangan desa antipolitik uang merupakan ikhtiar Bawaslu dalam melakukan transformasi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. "Politik uang itu persoalan serius yang mengancam demokrasi. Upaya ini kita lakukan sebagai ikhtiar, yang hasilnya tentu tidak bisa dilihat, dirasakan, jangka pendek. Ini investasi moral jangka panjang," katanya.

Menurutnya, tahapan pemilu boleh sudah selesai. Namun, Bawaslu tetap bekerja menjalankan amanah konstitusional. Yakni, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

"Caranya dengan melakukan sinergi dengan stakeholders terkait melalui kegiatan-kegiatan edukasi politik," ujarnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo Anik Ratnawati menyatakan, setelah deklarasi pihaknya akan melakukan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan di desa dalam rangka penguatan nilai-nilai dan upaya pencegahan politik uang. "Sinergi ini akan terus dipupuk," katanya.

Ali Yafie dan Abdul Azis, kedua juga anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, memberikan penjelasan lebih jauh. Ali menuturkan, pada tahun anggaran 2021 ini Bawaslu Kabupaten Purworejo akan kembali membentuk delapan desa pengawasan dan desa antipolitik uang. Pengembangan itu diharapkan memberikan manfaat terhadap penguatan dan konsolidasi demokrasi di wilayah Kabupaten Purworejo.

"Kami meyakini, pelibatan masyarakat dalam penguatan nilai-nilai antipolitik uang tetap akan memberikan manfaat dalam pencegahan pelanggaran saat digelar kontestasi pemilu di masa-masa mendatang," tambah Aziz. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer