Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dasar perubahan SOTK yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Anggota Pansus Reko Budiyono mengatakan, pada 2020 lalu eksekutif telah mengajukan Raperda Perubahan SOTK. Raperda tersebut telah disepakati bersama antara bupati dan dewan. Salah satu pasal menyebutkan raperda akan diberlakukan 2022 mendatang.
Perubahan raperda sudah dibahas bersama dan disepakati bupati sejak 2020. Awal 2021, ekselutif mengajukan kembali raperda SOTK. Meski, perda yang telah disepakati terdahulu belum berlaku.
"Alasannya karena menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah," jelas Rekp saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo.
Dijelaskan, permendagri telah mengatur pengelompokan klasifikasi berbagai program kerja, kegiatan, dan subkegiatan yang diseragamkan di seluruh Indonesia. bahkan, hingga kode rekeningnya.
Akhirnya, tegasnya, eksekutif mengajukan Raperda SOTK. Raperda itu kemudian dibahas dan disetujui tinggal finalisasi untuk membahas hasil fasilitasi dan evaluasi dari gubernur Jawa Tengah.
"Setelah reses, 3 Juni mendatang akan ditentukan kapan paripurna pengesahan Perda Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah. Yang jelas, perda itu akan berlaku 2022," jelasnya.
Ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan berubah seusia SOTK Baru. Dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (dindikpora) menjadi dinas pendidikan dan kebudayaan (dindikbud). Dinas pariwisata dan kebudayaan berubah menjadi dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga (dinporapar). Dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsosduuk-KBPPPA) menjadi dinas sosial pengendalian penduduk (dinsosdalduk).
Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilebur dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa (dinpermades). Namanya menjadi dinas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan (dinpermades PPPA).
Sedangkan dinas satuan polisi pamong praja (satpol PP) dan pemadam kebakaran akan dipisah. Satpol PP bakal bergabung dengan badan penanggulangan bencana daerah.
Dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan (DPPKP) disederhanakan menjadi dinas pertanian dan ketahanan pangan. Sedangkan dinas lingkungan hidup (DLH) akan mendapat bidang baru yaitu perikanan. (tom/amd)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
