Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Persulit Penerima Bansos

A
Penulis: Administrator❯
JELASKAN: Suasana audiensi Komisi IV DPRD Purworejo dengan koordinator pendamping Program Keluarga Harapan terkait bantuan sosial di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (13/8). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
JELASKAN: Suasana audiensi Komisi IV DPRD Purworejo dengan koordinator pendamping Program Keluarga Harapan terkait bantuan sosial di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (13/8). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Jangan mempersulit masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dalam kondisi pandemi Covid-19. Sebab, pandemi sudah menyebabkan perekonomian masyarakat menurun.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo Muhammad Abdullah dalam audiensi antara Komisi IV dengan koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di ruang Rapat Paripurna Kompleks DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (13/8). "Harapannya masyarakat jangan sampai dirugikan. Jangan kesulitan di tengah pandemi ini, ditambah dengan kesulitan lagi," ucapnya.

Audiensi membahas penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui program PKH yang dinilai bermasalah. Tampak hadir, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Rani Sumadyaningrum, dan para koordinator pendamping PKH di Kabupaten Purworejo.

Ada beberapa permasalahan yang memgemuka. Di antaranya, keterlambatan surat perintah pencairan dana (SP2D) dalam penyaluran bansos dan anomali data penerima bantuan yang perlu dibenahi. Permasalah lainnya yakni ada keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan program PKH yang ternyata belum memperoleh bantuan pangan non tunai (BPNT). Bahkan, ada ratusan KPM yang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di mana saldo dalam kartu tersebut digunakan untuk belanja bantuan BPNT melalui E-Warong.

Abdullah meminta penjelasan terkait beberapa permasalahan dalam penyaluran bansos melalui program PKH. "Kenapa terjadi keterlambatan SP2D dan anomali data? Apakah ada kemungkinan error di tingkat bank yang menyebabkan keterlambatan? Kami juga akan memanggil semua pihak terkait dalam sengkarut bansos ini," tegasnya.

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 ini ada dua isu penting. Selain isu kesehatan, ada isu ekonomi.

Dijelaskan, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun akibat pandemi. Akhirnya, mereka terpaksa berutang untuk menopang kehidupan dan mau tidak mau harus bergantung pada bantuan pemerintah.

Bantuan sosial menjadi isu yang santer beredar di masyarakat. Muncul banyak persoalan di masyarakat. Ada warga yang merasa berhak menerima tetapi tak kunjung memperoleh bantuan.

"Yang jelas tadi telah didengar bersama memang ada keterlambatan SP2D. Juga ada anomali data yang harus disikapi secara cepat oleh teman-teman PKH. Saya juga sampaikan tadi, juga ada kemungkinan error di tingkat bank. Hasilnya nanti akan coba kami urai satu per satu untuk mendapatkan solusi terbaik," ujarnya.

Ditambahkan, para pendamping program bantuan pangan non tunai dan jajaran dinas sosial juga akan diundang untuk dimintai keterangan. Sebab, banyak juga aduan tentang pendamping BPNT. Salah satunya terkait harga yang dinilai terlalu mahal untuk belanja di E-Warong.

"Harapannya masyarakat jangan sampai dirugikan. Jangan kesulitan di tengah pandemi ini, ditambah dengan kesulitan lagi," ucapnya.

Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi mengamini. Politikus PDIP itu melihat banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum memperoleh BPNT. Di mana, BPNT tersebut seharusnya diterima oleh semua KPM dengan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saldo di dalam KKS itu untuk belanja melalui E-Warung.

"Dalam waktu dekat, kami juga akan udang pendamping BPNT terkait dengan permasalahan harga di E-Warong yang berbeda dengan harga pasar. Karena, ternyata, pendamping PKH tidak secara langsung mengurusi BPNT. Perlu ada jalan tengah bagaimana E-Warong bisa mendapat manfaat secara ekonomi. Namun, para KPM juga mendapat harga yang sesuai dengan harga pasaran," ucapnya.

Ditegaskan, ada saldo KPM penerima KKS yang setelah dicek ternyata masih kosong. Bahkan, masih ada 700 keluarga yang harus segera diupayakan untuk mendapatkan KKS. Sebab, jika terjadi keterlambatan dan melewati batas waktu dalam proses penerimaan KKS maka bantuan tahapan sebelumnya tidak bisa diambil. "Tujuh ratus keluarga yang belum menerima ini kita dorong untuk segera diselesaikan," tegasnya.

Dion menyatakan, perlu segera dilakukan kroscek agar jangan sampai hak masyarakat terganjal karena suatu hal yang bersifat administratif. "Kami mendorong rekan-rekan pendamping PKH untuk cek betul-betul datanya. Apalagi, di tengah situasi pandemi seperti ini, bantuan tentu harus segera tersampaikan," imbuhnya.

Koordinator PKH Kabupaten Purworejo Hendrawan Widi Prastanto menjelaskan, pada prinsipnya bantuan bisa langsung cair ketika data sudah sesuai. Namun, apabila masih ada perbedaan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka belum harus diperbaiki. "Maka data yang salah tersebut, istilahnya, menjadi data anomali," jelasnya.

Terkait tujuh ratus eluarga yang belum menerima KKS, Dion menegasksn sudah melakukan koordinasi dengan bank penyalur bantuan. Sebagai solusi, bakal dibuatkan KKS instan terlebih dahulu.
"Bank penyalur sudah memiliki stok KKS instan yang nantinya bisa digunakan untuk pembuatan rekening sementara sambil menunggu KKS yang asli dari Kemensos RI," ujarnya.

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi terkait KKS yang menunjukkan saldo nol rupiah. Pertama dimungkinkan saldo sudah masuk tapi belum ada pemberitahuan. Jikka saldo menunjukkan nol rupiah, penerima disarankan mengecek rekening koran. Apabila cek rekening koran diketahui dana belym masuk maka cek dilakukan pada data yang tidak tersalur.

"Pada setiap tahap kami diberikan data dari bank untuk yang belum disalurkan. Belum disalurkan itu bisa karena data bermasalah atau terblokir, maka harus dilakukan perbaikan data terlebih dahulu."

Terkait KPM yang belum menerima BPNT, Hendrawan menjelaskan, dalam setiap pengusulan selalu berkoordinasi dengan dinas terkait. "Maka dalam permasalahan ini, kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Kabupaten Purworejo). Sebab, ini lintas program dan dalam BPNT ada koordinatornya sendiri," ungkapnya. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pasar Apresiasi Meriahkan Hari Jadi ke-78 DPRD Purworejo, Momentum Dongkrak Ekonomi Lokal

Pasar Apresiasi Meriahkan Hari Jadi ke-78 DPRD Purworejo, Momentum Dongkrak Ekonomi Lokal

Peringatan Hari Jadi ke-78 DPRD Purworejo menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor. Hal itu ditegaskan saat rangkaian kegiatan yang dikemas dalam Pasar Apresiasi dan Pagelaran Wayang Kulit di area Gedung ...

Legislator Purworejo Perjuangkan Aspirasi Masyarakat lewat Reses

Legislator Purworejo Perjuangkan Aspirasi Masyarakat lewat Reses

DPRD Purworejo sedang melaksanakan agenda reses atau penjaringan aspirasi masyarakat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2026. Kegiatan yang menjadi bagian kerja legislatif di luar kantor ini bertujuan untuk menyerap ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer