Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Soroti Produktivitas Padi

A
Penulis: Administrator❯
(GRAFIS: ERWAN TRICAHYO/RADAR PURWOREJO)
(GRAFIS: ERWAN TRICAHYO/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo serius menyoroti nasib petani. Termasuk saat memasuki musim tanam kedua tahun ini.

Dewan punya permintaan khusus untuk Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Purworejo. Jajaran organisaasi perangkat daerah ini diminta tidak hanya sebatas menjalankan program sebagai rutinitas tanpa data dan cek lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo Reko Budiono menegaskan, DPPKP harus turun langsung melakukan cek produktivitas tanaman padi pada musim tanam kedua ini. Musim tanam kedua biasanya dimulai awal Juli.

Hal itu bisa dicek di kecamatan-kecamatan yang memiliki areal persawahan luas. Di antaranya, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Pituruh.

"Cek langsung di lapangan tanya ke petani, apakah produktivitas padinya di musim tanam dua ini meningkat atau menurun. Jawabannya pasti turun jika dibanding musim tanam satu Kemudian dibandingkan dengan musim tanam dua tahun sebelumnya," tegasnya.

Reko menegaskan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan terungkap produktivitas di kecamatan-kecamatan tersebut hanya berkisar 50 sampai 70 persen pada musim musim tanam kedua tahun sebelumnya. Di bulak sawah yang sama, paparnya, produktivitas padi yang dipanen awal lebih tinggi dibanding panen akhir.

"Jadi, semakin ke sini produktivitas semakin menurun. Belum serangan hama wereng yang masih menjadi momok petani. Saya sebelum menjadi dewan, bahkan sampai sekarang, adalah petani dan aktif di kelompok tani. Jadi, saya paham betul yang dirasakan petani saat ini," ucapnya.

Reko menjelaskan, saat ini petani cukup resah terkait pupuk dengan prosedur kartu tani. Pupuk bersubsidi sulit dicari saat dibutuhkan. Selain itu, kuotanya dibatasi. Secara logika, ungkap Reko, ketika pupuk dibatasi maka produktivitas jelas akan turun. Sementara itu, sejauh ini program Go Organik baru sebatas wacana. Edukasi dan fasilitasi dari pemerintah masih sangat minim.

Selain itu, pasokan air dari irigasi teknis sering menjadi permasalahan yang terus berulang dan kerap menyulitkan petani. Tanaman yang kurang air menyebabkan gagal tanam dan gagal panen. Sejumlah wilayah yang dulunya terjangkau aliran irigasi dengan lancar pun dalam beberapa tahun tidak lagi teraliri

"Jadi, kami cukup menyayangkan pernyataan DPPKP terkait perkiraan peningkatan produktivitas pada musim tanam kedua tahun 2021. Program Go Organik juga kurang edukasi. Penyuluhan, praktis, yang solutif dari pemerintah," jelasnya.

Reko menyatakan, pemerintah juga harus memikirkan penjualan produk pertanian. Realitas di lapangan terkadang terjadi harga padi masih jauh dari harapan petani. Semangat petani harus dipompa dengan kebijakan yang berpihak kepada petani. "Keluhan di lapangan menanam padi saat ini sama sekali tidak menguntungkan. Jika dihitung dengan hitungan bisnis, modal dan operasionalnya jauh dari hasil. Ini harus dicarikan jalan keluarnya," katanya.

Reko juga mengkritisi program Sistem Resi Gudang (SRG). Dia mengaku sering mendapat laporan yang menyebutkan program ini tidak signifikan membantu petani. Kendati pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP), kenyataan di lapangan tidak banyak membantu petani kecil. Sebab, mereka yang masuk SRG hanya "pemain" besar.

"Bagi petani atau kelompok tani kecil, kesulitan untuk akses SRG. Mânggâ DPPKP bisa cek lapangan. Target dan tujuan SRG kan petani kecil. Kalau hanya 'pemain' besar yang rata-rata adalah pemodal besar, tidak akan banyak membantu persoalan petani kecil," tegasnya.

Menurutnya, nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Purworejo pada 2020 adalah 101. Artinya, petani hanya untung 1 persen dalam setahun. Itu pun dalam perhitungan NTP belum memperhitungkan faktor tenaga dari petaninya.

"Padahal wilayah Purworejo adalah wilayah pertanian dan warganya mayoritas petani. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah, bagaimana meningkatkan NTP," ujarnya.

Kepala DPPKP Kabupaten Purworejo Wasit Diono mengungkapkan, pemerintah sudah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP). Dinas bekerja sama dengan Bulog dan SRG membeli gabah petani.

"Sudah ditetapkan harga gabah kering panen Rp 4.250 per kilogram. Sedangkan gabah kering giling Rp 4.700 per kilogram, dengan kriteria yang sudah ditetapkan," ungkapnya.

Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura DPPKP Kabupaten Purworejo, Eko Anang S.W. menambahkan, perbedaan luas musim taman pertama dan kedua disebabkan ketersediaan air. Musim tanam kedua berlangsung saat kemarau. Sedangkan musim tanam pertama ketika penghujan. Pendampingan tetap dilakukan agar petani tetap mendapatkan hasil yang maksimal.

"Kami juga memprediksi produktivitas tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, sebab tidak ada serangan hama yang sangat mempengaruhi musim tanam kedua.

Jika ada, seperti serangan wereng terjadi di spot-spot tertentu," ucapnya. (tom/amd)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Lahan Tidur Rutan Wates Disulap Jadi Lahan Produktif Warga Binaan

Lahan Tidur Rutan Wates Disulap Jadi Lahan Produktif Warga Binaan

Rutan Kelas IIB Wates memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian dan peternakan sebagai sarana pembinaan kemandirian warga binaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer