Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Datangi Purworejo, KPK Lakukan MCP

A
Penulis: Administrator❯
SETUJU: Bupati Purworejo Agus Bastian dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (9/8). (Hendri utomo/radar purworejo)
SETUJU: Bupati Purworejo Agus Bastian dan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (9/8). (Hendri utomo/radar purworejo)
RADAR PURWOREJO – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring centre for prevention (MCP) dan tematik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, Jumat (1/10).

Ketua Tim Monitoring KPK Uding Juharudin menyebutkan, MCP merupakan aplikasi yang digunakan sebagai tools dalam rangka melaksanakan monitoring. Selain itu, evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

Pihaknya akan melakukan sampling untuk dilakukan peninjauan lapangan. Dia menyebutkan, Kabupaten purworejo pada 2020 sudah cukup baik karena berada di peringkat enam Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 38 secara nasional. "Jika 2021 ini turun, itu memang karena indikatornya juga turun," tandas Uding di ruang Arahiwang Sekda Purworejo, Jumat (1/10).

Bupati Purworejo Agus Bastian menyebutkan, Pemkab Purworejo terus berupaya untuk menghindari praktik korupsi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemkab untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk, agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari," ujar astian.

Dikatakan, pihaknya juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi di Kabupaten Purworejo, meskipun masih banyak yang perlu dibenahi. Sebab, menurutnya penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan masyarakat.

"Kami sangat mendukung KPK untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk perbaikan sistem, regulasi hingga implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan," kata Bastian.

Dengan, adanya MCP dari KPK dapat memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemkab Purworejo. "Pada 3018 capaian MCP Purworejo 93 persen dan meningkat menjadi 95 persen pada 2019. Namun, 2020 mengalami penurunan menjadi 88 persen akibat pandemi Covid -19," sebut dia.

Sementara, hingga September 2021 sudah melakukan input indikator-indikator intervensi dan sudah mencapai 60 persen MCP. "Kami optimistis sampai akhir 2021 bisa mencapai minimal 90 persen," ujarnya. (han/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

KPK Sisir Kantor DPUPR hingga DLH Klaten Terkait Kasus Hamenang

KPK Sisir Kantor DPUPR hingga DLH Klaten Terkait Kasus Hamenang

SOLO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan maraton selama dua hari berturut-turut pada Rabu–Kamis (28–29/10/2026) di sejumlah lokasi di Kabupaten Klaten.

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Terseret Kasus Korupsi DJKA dan Jual Beli Jab

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Terseret Kasus Korupsi DJKA dan Jual Beli Jab

Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta dalam perkara korupsi DJKA serta pengisian perangkat desa.

Alamat Safe House Korban KDRT Bocor, Komisi IV DPRD Kritik Pemkot Solo

Alamat Safe House Korban KDRT Bocor, Komisi IV DPRD Kritik Pemkot Solo

Niat Pemkot Solo menjadikan aset hibah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rumah aman (safe house) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perundungan justru menuai kritik. Anggota Komisi IV DPRD Kota

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer