
MAGELANG - Penerapan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) resmi diberlakukan.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini bersifat wajib dengan evaluasi berkala untuk mengukur dampaknya terhadap efisiensi energi dan kinerja birokrasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, kebijakan WFH bukan sekadar opsi, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah.
"WFH ini wajib," tegasnya usai membuka retret ketua DPRD di Magelang, Kamis (16/4).
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April. Dalam aturan tersebut, ASN menjalani empat hari kerja di kantor atau Senin-Kamis dan satu hari bekerja dari rumah pada Jumat.
Pola ini, kata Bima, dirancang sebagai kompromi antara kebutuhan pelayanan publik yang tetap optimal dan upaya efisiensi. Khususnya dalam penggunaan energi seperti listrik dan transportasi.
Meski memberi fleksibilitas lokasi kerja, dia menekankan, pengawasan tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Dia menyebut, keberhasilan WFH sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah dalam memanfaatkan teknologi.



