Prabowo Digugat Class Action soal Karhutla Kalbar, Sidang Perdana 7 Oktober 2026
Presiden RI Prabowo Subianto digugat secara perdata melalui mekanisme class action atau gugatan kelompok di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Gugatan tersebut berkaitan dengan krisis kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut masih berulang di Kalimantan Barat.
Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 292/Pdt.G/2026/PN. Gugatan diajukan Tim Hukum Nafas Kalbar yang menilai pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam penanganan karhutla dan bencana kabut asap di wilayah tersebut.
Kuasa Hukum Penggugat, Glorio Sanen, mengatakan gugatan tersebut merupakan bentuk representasi warga Kalimantan Barat yang terdampak krisis ekologis akibat karhutla.
Menurut pihak penggugat, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalbar selama lebih dari 45 hari telah menimbulkan kerugian di berbagai sektor. Dampaknya disebut tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga pendidikan, kehidupan sosial, hingga perekonomian masyarakat.
Sidang perdana gugatan kelompok tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026 di PN Pontianak.
Dalam perkara tersebut, terdapat 10 pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat Utama dan 14 pihak sebagai Turut Tergugat.
Tergugat Utama antara lain Presiden RI, Wakil Presiden RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Polri, BNPB, Gubernur Kalimantan Barat, serta Kapolda Kalimantan Barat.
Sementara itu, pihak yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat meliputi Kementerian ATR/BPN, DLHK Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Provinsi Kalimantan Barat, serta para bupati dan wali kota di seluruh wilayah Kalbar.
Desak Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Dalam gugatan tersebut, warga Kalbar menyampaikan sejumlah tuntutan atau petitum, termasuk permohonan provisi.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla dan krisis kabut asap di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional. Penggugat menilai status tersebut diperlukan karena kapasitas anggaran dan sumber daya pemerintah daerah dinilai terbatas dalam menghadapi krisis.
