Hingga 9 Desember 2025, progres pemulihan jalan dan jembatan telah mencapai 78,69 persen, hal ini menandakan percepatan kerja lintas lembaga dalam memulihkan konektivitas masyarakat.
Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan efektif, terutama pemulihan akses vital yang terdampak bencana.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat upaya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Hingga 9 Desember, tercatat 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor.
Progres pemulihan pun terus bergerak, dengan capaian penanganan di Sumatera Utara mencapai 78,69 persen, Sumatera Barat berada di angka 76,14 persen, sementara Aceh telah menyelesaikan 51,14 persen dari total pekerjaan pasca bencana.
Melansir dari Kementeria Pekerjaan Umum, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi unsur paling krusial dalam penanganan pasca bencana.
Ia menekankan bahwa keberadaan jalan dan jembatan yang berfungsi baik adalah fondasi utama untuk mendukung arus logistik, layanan kedaruratan, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Di Aceh, percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada jalur-jalur vital terus di lakukan.
Upaya ini melibatkan armada peralatan berat dalam jumlah besar, mulai dari 60 unit excavator, 1 loader, 2 backhoe loader, 14 wheel loader, 8 grader, 6 baby tank, 11 bulldozer, 7 vibro, hingga 50 dump truk.
Selain itu, penanganan darurat juga dibantu dengan suplai logistik dan 200 geobag guna stabilisasi area kritis.
Beberapa titik yang sedang ditangani meliputi Jembatan Krueng Meureudu di ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen, Jembatan Krueng Tingkeum pada jalur kota Bireuen-Batas Aceh Utara, serta jembatan Teupin Mane di ruas Bireuen-Bener Meriah.
Pada jalur Bireuen-Aceh Tengah, sejumlah jembatan yang terdampak seperti Jembatan Jamur Ujung, Weihni Lampahan, Timang Gajah, Weihni Rongka, Enang-Enang, hingga Alue Kulus saat ini sedang berada dalam proses penanganan.
Pemerintah telah mengerahkan jembatan Bailey sebagai solusi cepat untuk memulihkan konektivitas antar daerah.
Mobilisasi dilakukan secara bertahap dengan target seluruh jembatan dapat kembali berfungsi paling lambat pada akhir Desember 2025. Langkah ini diharapkan mampu memastikan kelancaran arus logistik serta aktivitas masyarakat yang selama ini terganggu akibat kerusakan infrastruktur.
Kementerian PU melalui BPJN Aceh dan Ditjen Bina Marga telah memulihkan sejumlah ruas strategis yang sempat terputus akibat banjir dan longsor.
Jalur Banda Aceh-Meureudu, Batas Kota Lhokseumawe-Kota Langsa, Kota Langsa-Kota Kuala Simpang.
Hingga Kutacane-Batas Sumatera Utara kini dapat kembali dilalui.
Di Sumatera Utara, terdapat 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan yang tedampak.
Penanganan diprioritaskan melalui pembersihan longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas.
Akses alternatif yang bisa dilalui juga dibuka guna menjaga mobilitas dan ekonomi tetap berjalan. Total 40 titik terdampak ditangani dengan dukungan puluhan alat berat dan logistik darurat.
Di Sumatera Barat, 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan terdampak, dengan fokus pemulihan di kawasan Lembah Anai pada KM 63+500. Sebanyak 12 titik longsor tambahan juga ditangani bertahap.
Akses utama di sumatera barat, serta jalur pesisir dan lintas provinsi menuju Bengkulu, Jambi, dan Riau telah kembali terbuka.
Puluhan unit alat berat, dump truk, crane, serta bronjong kawat telah dikerahkan guna stabilisasi lereng untuk mencegah longsor susulan.
Hingga 9 Desember 2025, total 310 personel, 395 unit alat berat, 313 alat pendukung, dan 3.600 unit bahan darurat telah digerakkan untuk pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penulis: Alif Rizki Wahyu N K